JAJAK pendapat Litbang kompas yang digelar 26-28 februari 2024 berdasarkan jajak pendapat menyatakan setuju jika DPR menggunakan wewenangnya untuk menyelidiki dugaan kecurangan di pemilihan Presiden (Pilpres)sebesar 62,2% yang setuju dengan hak Angket, sedangkan yang tidak setuju DPR menggunakan hak angket sebesar 33%, dan tidak tahu atau tidak menentukan pilihan sebanyak 4,8%.

Dalam hal ini pilihan dukungan hak angket tersebut PDIP, Nasdem, PKB, PKS dan PPP  merupakan pilihan yang tepat dan secara akademis maupun politik dapat di pertanggungjawaban hasil akhirnya.

Jika parpol parpol yang berada di 02 menolak hak angket berarti siap siaplah menghadapi hukuman rakyat pada saat proses politik lainnya misalnya pelaksanaan pilkada november 2024 yang akan datang,dimana posisi Jokowi sudah berada di luar ring utama tidak ikut lagi jadi penentu utama,justru bisa bisa diabaikan dan pada saatnya nanti terlupakan.

Untuk itu partai-partai politik 02 seharusnya jangan takut dengan penggunaan hak angket, karena itu haknya DPR secara konstitusi yang diatur Dalam Undang undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan rakyat, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

Pada posisi ini partai Golkar sebagai partai yang memiliki suara yang kenaikan suaranya signifikan di pilpres 2024 berkisar 15 persen lebih jika dibandingkan pilpres 2019 berkisar 12 persen. Perlu mempertimbangkan untuk ikut terlibat menyetujui hak angket tersebut, apa keuntungannya jika Golkar setuju dengan hak angket. Pertama, apabila Golkar memutuskan bergabung dalam team yang menyetujui hak angket digunakan DPR  RI, maka kepercayaan publik terhadap partai Golkar akan makin besar, dan itu akan dibuktikan apa yang menjadi pilihan Golkar pada pilkada November 2024 akan mendapat kepercayaan dan dukungan rakyat.

Yang kedua, partai Golkar ikut serta dalam penggunaan hak angket akan mampu berperan dan menjadi penyeimbang didalam pansus atau team kerja angket agar tetap terkawal pada koridor dan garis garis pembuktian yang me garah kepada permaslahan pilpres tersebut. Tapi jika sebaliknya Golkar tidak terlibat dalam hak angket tersebut makà akan merugikan integritas dan nama besar Partai Golkar dimata rakyat. Karena Golkar saat sekarang ini adalah partai yang tak punya beban besar dalam pilpres 2024, karena tak ada calon presiden dan wakil presiden yang asli dari partai Golkar, Airlangga Hartarto tidak lanjut sebagai calon presiden.

Sedangkan Gibran sampai saat ini tidak juga mau menggunakan jaket Kuning itu artinya kesalahan Gibran yang telat memutuskan dirinya dalam pilihan partai politik setelah tidak diakui lagi oleh PDIP.

Jadi Golkar secara normatif lebih bisa lincah dan mampu bermanuver untuk memainkan kepentingan politiknya didalam hak angket tersebut.

Dan jika Golkar ikut memutuskan gabung kedalam koalisi hak angket di DPR secara terbuka akan menjadikan hak angket lebih cepat proses politiknya terselesaikan.

Pihak pihak aparatur baik TNI-POLRI akan bermain cantik mengikuti langgam kecenderungan politik dimenangkan sesuai konstitusi yang sah. Kita menunggu applaus Rakyat untuk Golkar.

*Penulis adalah Pengamat Politik