Kepolisian harus melakukan reformasi institusi secara menyeluruh dan konsisten. Reformasi ditubuh korps Bhayangkara itu merupakan kunci menghadapi masa depan.

Demikian sambutan tertulis Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dibacakan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-70 di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, Jumat (01/07).

Presiden mengingatkan bahwa kondisi dunia berubah begitu cepat. Indonesia memasuki era kompetisi dimana persaingan bukan hanya antar-individu, daerah, provinsi, tetapi menyangkut negara lain.

“Kita berada di era keterbukaan, seluruh hal jadi terbuka, transparan. Artinya Polri akan dihadapkan tantangan tugas yang berat dan kompleks,” sebut Jokowi.

Dikatakan Presiden, persoalan sosial semakin dinamis. Situasi keamanan dalam negeri bakal diwarnai kejahatan yang muncul, baik bersifat konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara dan berimplikasi kontingensi.

Gangguan keamanan, ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan tindak kejahatan menjadi berkembang modern. Tuntutan masyarakat terhadap Polri semakin meningkat. Masyarakat kritis terkait kualitas pelayanan yang dibutuhkan.

Oleh sebab itu, kondisi demikian membuat Polri mesti bersikap responsif dan peka dengan terus-menerus mereformasi diri serta meningkatkan kualitas kinerja secara profesional.

“Sekali lagi, saya ingin tekankan bahwa reformasi Polri yang secara menyeluruh dan konsisten adalah keniscayaan. Reformasi harus bersikap menyeluruh, di dalamnya memuat perubahan mind set, kelembagaan, manajerial, sampai perilaku yang lebih profesional,” ujar presiden.

Pada bidang penegakan hukum, Presiden meminta Polri memberantas segala bentuk kejahatan dan tindak kriminalitas secara tegas, profesional, berlegitimasi, dan tidak diskriminatif. Dengan begitu, dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Presiden juga menekankan perlunya Polri memanfaatkan perkembangan teknologi. “Kepolisian berbasis teknologi dengan sistem yang terintegrasi merupakan suatu keniscayaan dalam mengelola organisasi,” katanya.

Presiden menegaskan Polri perlu memberantas praktik pungutan liar, mafia hukum, serta makelar kasus di tubuh Kepolisian. “Berikan pelayanan murah, sederhana ke masyarakat, tidak berbelit, prosedur jelas. Hindari pungutan tambahan dan aktivitas percaloan dalam seluruh pelayanan Polri. Optimalkan pelayanan dengan sistem online,” pesan Jokowi.

Presiden berharap Polri memberikan perlindungan memadai kepada kelompok-kelompok rentan, penyandang disabilitas, anak-anak dan perempuan. “Beri pengayoman, beri perlindungan setara kepada warga bangsa yang beragam dari agama, etnis, gender, kelompok sosial. Saya berharap Polri mampu menjadi perekat kebinekaan, penjaga toleransi serta memperkuat persatuan Indonesia,” katanya.

Anggota Polri, ujar Jokowi. harus menjadi teladan dan patuh serta taat kepada hukum. “Tidak sekali pun melakukan perbuatan menyimpang dan tercela. Jadi penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial di ruang publik,” tandas Jokowi.