Hari ini, Senin (26/01), Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan meresmikan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau layanan one stop service di kantor pusat Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jakarta.

Peresmian pada hari ini sudah direncanakan sejak pekan lalu. Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan Presiden akan membuka secara langsung pelayanan perizinan terpadu tersebut.

Sebelum diresmikan, pelayanan perizinan ini lebih dulu diuji coba sejak dua pekan lalu. Ternyata menurut Kepala BKPM Franky Sibarani, hasilnya memang belum sempurna. Investor belum bisa benar-benar mendapat seluruh izin di satu loket saja.

Franky mengatakan, hingga kini, pemerintah masih kesulitan menjadikan pelayanan perizinan menjadi one stop service. Saat ini aktivitas perizinan masih per loket sesuai dengan kebutuhan.

"Kami sedang susun business process-nya. Jadi, kalau, misalnya, masuk ke BKPM, kemudian ke kementerian satu, dua, tiga, dan empat, itu sedang kami susun," ujar Franky.

Franky mencontohkan, saat ini proses perizinan yang sudah mencapai final adalah sektor kelistrikan. Bukan mengenai proses perolehan perizinan, melainkan kecepatan dan penyederhanaan perizinan yang bisa diperoleh para investor. Namun ada beberapa hal prinsip yang tak bisa dipangkas. Seperti izin analisis mengenai dampak lingkungan.

Menurut Franky, perizinan terpadu akan menggabungkan pelayanan dari 21 kementerian dan lembaga. Dua pekan lalu, 66 pegawai negeri dari sejumlah kementerian telah berkantor di BKPM. Mereka bertugas sebagai petugas penghubung (liaison officer/LO) guna mendukung layanan PTSP.

“LO yang ada di front office bertugas memberikan layanan penerimaan permohonan perizinan dan konsultasi dari investor. Sedangkan pemrosesan izin dilakukan oleh LO yang bertugas di back office,” pungkas Franky.