Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintah tidak ingin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilemahkan. KPK harus diperkuat dalam upaya pemberantasan korupsi. Meski demikian, Jokowi mengatakan, jika ada yang dirasakan kurang dalam kinerja KPK, maka harus diperbaiki.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Pressroom Wartawan Istana Kepresidenan, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/06). “Ya kalau saya tidak ingin KPK itu lemah," kata Jokowi.

Presiden mengatakan, lembaga KPK harus diperkuat dalam upaya pemberantasan korupsi. Dia tidak ingin KPK kendor. “KPK harus kuat dan upaya pemberantasan korupsi tidak boleh kendor karena negara kita masih membutuhkan upaya-upaya yang luar biasa dalam pemberantasan korupsi," katanya.

Jokowi menambahkan, KPK yang kuat harus menjadi landasan dalam upaya pemberantasan korupsi. “Jadi kita perlu KPK yang kuat, KPK yang independen, dan pemikiran tersebut harus menjadi sebuah landasan dalam rangka upaya kita bersama untuk pemberantasan korupsi. Dan pemikiran ini harus menjadi landasan kita bersama dalam semua langkah, dalam setiap pembuatan keputusan. Jangan ada pikiran-pikiran melemahkan KPK, tidak boleh," katanya.

Terhadap kinerja KPK, Presiden mengatakan, jika memang ada yang dirasa kurang, maka harus diperbaiki. Dia pun menegaskan, intinya pemerintah ingin agar KPK kuat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Kalau memang harus ada yang harus dibenahi ya dibenahi. Tapi bahwa kita memerlukan KPK yang kuat, bahwa kita memerlukan upaya pemberantasan korupsi yang tidak boleh mengendor. Karena sekali lagi, negara kita Indonesia masih membutuhkan upaya luar biasa dalam pemberantasan korupsi. masih memerlukan," katanya.

Saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK. Pansus angket itu dinilai banyak kalangan akan melemahkan KPK. Tapi, Jokowi enggan menanggapinya. "Itu wilayahnya DPR," kata Jokowi.