Kepala daerah di era Orde Baru dianggap lebih berkualitas dibanding saat ini. Era Presiden Soeharto, para kepala daerah dipilih berdasarkan rekam jejak dan pengalaman.

Sementara di era demokrasi seperti saat ini kepala daerah, baik gubernur, walikota, maupun bupati dijaring berdasarkan tingkat popularitas.

"Dari sisi kualitas, saya kira lebih berkualitas gubernur, bupati, walikota zaman Pak Harto daripada sekarang," kata Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla dikutip dari kanal YouTube R66 Newlitics, Rabu (3/7/2024).

Di era Presiden Soeharto, seorang calon pemimpin dilihat berdasarkan pengalaman bekerja di pemerintahan, latar belakang pendidikan, bahkan karier militer juga menjadi penilaian lebih.

"Sehingga gubernur, bupati zaman dulu lebih baik dari segi kualitas. Dulu (kepala daerah) dipilih mungkin ada kedekatan, tapi lebih (ditekankan) kepada kualitas yang terpilih. Kalau sekarang ditentukan 'you punya uang berapa untuk kampanye?'," ujar Jusuf Kalla.

Perbedaan itulah yang terlihat jelas pada demokrasi terpimpin di era Soeharto dengan demokrasi terbuka atau liberal yang saat ini terjadi di Indonesia. Bahkan popularitas juga menjadi kriteria utama dalam memilih pemimpin negara penganut demokrasi liberal, seperti Amerika Serikat. 

"Dalam demokrasi yang terbuka atau liberal, yang dipilih bukan orang yang terbaik, tapi yang paling populer. Ini juga terjadi di Amerika, apa Trump atau Biden yang terbaik? Bukan, tapi dia yang populer," tandasnya. []