Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan terjadi di 6 provinsi di Indonesia, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. BNPB membangun pos komando dengan pejabat 6 provinsi tersebut untuk mengatasi kebakaran ini.

“Selama ini kami coba membangun pos komando pada 6 provinsi dan kabupaten dipimpin pejabat setempat. Pada pos komando itu kami tetapkan 4 satuan tugas," terang Deputi Penanganan Darurat BNPB, Tri Budiarto, kepada pers di Jakarta, Jumat (4/9).

Satuan tugas (satgas) tersebut terdiri dari satgas sosialisasi, satgas pemadaman api, satgas penegakan hukum, dan satgas pelayanan kesehatan.

Tri menjelaskan, pemadaman api melalui jalur darat oleh Manggala Agni dan dibantu melalui operasi udara dengan water bombing dan teknologi modifikasi cuaca.

Selain itu, BNPB mendukung dengan mengoperasikan 3 unit Cassa 212 di Pekanbaru, Palembang, dan Pontianak untuk membuat hujan buatan atau teknologi modifikasi cuaca.

BNPB juga mengoperasikan 13 unit helikopter yang tersebar di 6 provinsi tersebut, yakni 3 di Pekanbaru, 2 di Jambi, 2 di Palembang, 2 di Pontianak, 1 unit Banjarmasin, dan 3 unit di Palangkaraya. “Harapannya dengan operasi water bombing dan hujan buatan, tingkat asap yang muncul di 6 provinsi tersebut bisa diminilasir,” ujar dia.

Operasi tersebut dijadwalkan akan berlangsung hingga akhir Oktober mendatang. Ia berharap, sebelum akhir Oktober kekeringan bisa berkurang dan api maupun asap bisa semakin terkendali.