Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun berkomentar terkait pasal penghinaan terhadap Presiden dalam rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). SBY menegaskan demokrasi dan kebebasan adalah hal yang penting. Akan tetapi, keduanya jangan melampaui batas.

Komentar SBY tersebut ditulisnya dalam akun twitter pribadinya @SBYudhoyono pada Minggu (09/08). “Prinsipnya, janganlah kita suka berkata dan bertindak melampui batas. Hak dan kebebasan ada batasnya. Kekuasaanpun juga ada batasnya," ujar SBY.

SBY menulis, pada satu sisi, perkataan dan tindakan menghina, mencemarkan nama baik dan apalagi memfitnah orang lain, termasuk kepada Presiden, itu tidak baik. Di sisi lain, penggunaan kekuasaan (apalagi berlebihan) untuk perkarakan orang yang dinilai menghina, termasuk oleh Presiden, itu juga tidak baik.

Penggunaan hak dan kebebasan, termasuk menghina orang lain, ada pembatasannya. Pahami Universal Declaration of Human Rights dan UUD 1945.

SBY mengatakan, dalam demokrasi memang bebas bicara dan melakukan kritik, termasuk kepada Presiden, tapi tak harus dengan menghina dan cemarkan nama baiknya. Sebaliknya, siapapun, termasuk Presiden, punya hak untuk tuntut seseorang yang menghina dan cemarkan nama baiknya. Tapi, jangan berlebihan.

“Pasal penghinaan, pencemaran nama baik dan tindakan tidak menyenangkan tetap ada "karetnya", artinya ada unsur subjektifitasnya.”

SBY mengatakan, selama 10 tahun jadi Presiden, ada ratusan perkataan dan tindakan yang menghina, tak menyenangkan dan cemarkan nama baiknya.

“Sekarang saya amati hal seperti itu hampir tak ada. Baik itu unjuk rasa disertai penghinaan kepada Presiden, maupun berita kasar di media. Ini pertanda baik. Perlakuan "negatif" berlebihan kepada saya dulu tak perlu dilakukan kepada Pak Jokowi. Biar beliau bisa bekerja dengan baik," ujar SBY.

SBY mengatakan semua pihak harus belajar menggunakan kebebasan secara tepat. “Para pemegang kekuasaan tak boleh salah gunakan kekuasaannya. Presiden, parlemen, penegak hukum, pers dan juga rakyat. Demokrasi dan kebebasan penting, namun jangan lampaui batas. Demokrasi juga perlu tertib, tapi negara tak perlu represif," tulis SBY.