MENGUTIP Margarito Kamis dan Mr Qudori: MK caplok kewenangan DPR. MK bablas bikin norma baru. Enggak konsisten. Anulir keputusannya sendiri. Tahun 2005, MK memutuskan soal ambang batas threshold adalah domainnya DPR.

Kemelut tercipta. Kubu sayap kanan radikal Anies Baswedan dan PDIP kegirangan. Seketika MK dipuja-puji seperti berhala. Lupa pernah caci-maki MK. Lupa pernah tolak putusan MK dan memperkarakannya di PTUN.

Partai Gelora kecam keputusan MK melakukan ultra petita. Memutuskan sesuatu yang tidak diminta. Melebar ke mana-mana. Menguntungkan partai yang punya kursi DPRD.

Trigger ketidakpastian hukum. Partai Gelora minta DPR bereaksi mengambil langkah legislasi.

Asas hukum lex posterior derogat legi priori dipakai. Artinya hukum yang terbaru (lex posterior) mengesampingkan hukum yang lama (lex prior). Asas yang berlaku dalam hukum nasional maupun internasional.

DPR merespons. Rencana Pembahasan RUU Pilkada Perubahan keempat dipercepat. Rapat Baleg dihadiri semua fraksi. Hasilnya putusan MK diberlakukan untuk partai nonparlemen. Semua fraksi membacakan sikap. Semuanya setuju kecuali PDIP.

Kekuatan hitam kalap. Menjawab respons DPR dengan menggerakan massa. Provokasi, hujatan, caci-maki, fitnah, hoax disebar di semua platform media sosial. Logo garuda biru dengan caption "Peringatan Darurat" muncul. Ajakan demo masif. Campur tangan asing jelas terlihat di pola gerakannya.

Demo mahasiswa pecah di beberapa kota. Bersamaan sidang Paripurna DPR dibuka. Diskor 30 menit. Lalu Paripurna dinyatakan batal. Anggota dewan dari semua fraksi tertekan. Enggak berani datang.

Gedung DPR dikurung demonstran partai buruh, anak-anak abah, simpatisan PDIP dan Ganjaris. Antek Amerika Thomas Lembong (pengikut Anies) ikut orasi di bawah terik panas matahari. Amazing orang kaya borjuis macam dia mau panas-panasan.

Habiburokhman, Wihadi, dan Achmad Baidowi (PPP) keluar temui demonstran. Naik mobil komando didampingi Elder Partai Buruh, Said Iqbal.

Provokasi menggema. Demonstran bergerak ke belakang mobil komando. Sambil terus mencaci-maki ketiga anggota dewan. Situasi enggak kondusif. Polisi gelar pagar betis. Ketiga Wakil Rakyat diamankan. Seiring lemparan botol. Habiburokhman dijambak dan dicakar emak-emak anak abah. Ajudan terluka.

Demonstrasi makin ganas. Gerbang DPR dijebol. Polisi tahan diri. Semakin sore semakin sedikit. Bos Partai Buruh Said Iqbal pulang. Naik mobil mewah seperti Alphard dengan senyum puas.

Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Umum PKB, Cak Imin menyatakan enggak tahu menahu soal adanya rapat Baleg. Performanya innocent. Seperti bayi. Padahal Fraksi PKB hadir dan membacakan sikap setuju. Cak Imin diketawain netizen seantero jagat maya.

Malam hari Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad gelar konferensi pers. Menyatakan Paripurna pengesahan RUU Pilkada tidak dapat diteruskan. Maka pendaftaran paslon berdasarkan putusan MK.

Don Dasco menyelesaikan kemelut yang diciptakan MK dan ditunggangi pihak rakus kekuasaan yang berkepentingan.

Pihak rakus tersebut jelas adopsi apa yang dikatakan Komandan Timur Indonesia Manche Kota sebagai "Permainan mahadewa. Gak diakomodir ya rusak sekalian."

Bayangkan bila semua partai minus PDIP dan PKB bersikeras dengan respons menurunkan massa menghantam demonstran pro MK. Korban bakal jatuh. Banyak sekali.

Skenario destruktif dieliminasi dengan pernyataan Don Dasco. Kondusivitas kembali pulih. Kapolri tidak perlu memperlihatkan hidungnya. Dengan segala konsekuensinya, DPR di bawah pimpinan Don Dasco memilih untuk mengalah.

Pilihan politik "mengalah" pernah dilakukan Sukarno ketika tolak melawan perang saudara. Juga seperti sewaktu Pak Harto milih mundur dan tidak menggunakan hard power yang ada di disposal untuk menggebuk aksi reformasi.

Enggak beda dengan Gus Dur saat ngalah dan rela "dikudeta" dan menahan amarah Banser dan die hard Gusdurian untuk melawan aksi Amien Rais dan Megawati. 

*Penulis adalah aktivis Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (Komtak)