Kementerian Agama (Kemenag) haris serius dalam mengatasi masalah pungutan liar (pungli) di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA). Pungli yang dibebankan pada pasangan yang akan menikah ini sudah meresahkan masyarakat.

Demikian desakan yang disampaikan anggota Komisi VIII DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Jamil. “Saya secara pribadi akan mengingatkan Kemenag untuk memerhatikan dengan serius," ujar Nasir kepada pers, Minggu (30/12).

Kemenag harus membersihkan KUA yang melakukan pemungutan liar. Menurutnya, bisa dikatakan pungli jika petugas memungut administrasi yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, jika sang calon pengantin memberikan dengan ikhlas maka itu belum tentu disebut pungli. “Kemenag harus melakukan upaya pembersihan KUA-KUA yang tidak sesuai dengan administrasi yang ada," ujar dia.

Pungli tersebut, ujar Nasir, bisa memicu adanya nikah siri. Sebab, pasangan yang tidak mampu membayar iuran yang diminta akan memilih tidak mencatatkan pernikahannya ke negara, cukup nikah tanpa surat nikah dan biaya murah. “Kalau kita mendengarkan banyak yang nikah di bawah tangan ya salah satu penyebabnya. ya karena ini lah," tandas dia.