Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, Senin (19/2/2-24). Rapat digelar dalam rangka merespons melambungnya harga beras di dalam negeri. 

Rakor tersebut dipimpin Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir, mewakili Mendagri Muhammad Tito Karnavian, dihadiri sejumlah stakeholder terkait, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS).

Irjen Kemendagri mendesak seluruh pihak, khususnya kepada peserta rakor, untuk sama-sama memikirkan jalan keluar dan menghasilkan sesuatu yang dapat menekan harga barang pokok.

“Sekarang, bagaimana jalan keluarnya? Kalau berteori terus, sementara di luar harga naik terus, kemudian setiap Senin rapat, gak ada perubahan, ya gak ada artinya gitu loh!" kata  Tomsi dengan nada tegas kepada para peserta rakor.

Tomsi berharap agar rapat yang rutin diadakan setiap Senin itu menghasilkan suatu kebijakan yang bisa disampaikan kepada masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga K/L.

Kesepakatan rakor juga diharapkan dapat dilaksanakan di lapangan. Sehingga harga bahan pokok dan inflasi bisa dikendalikan.

"Ada hal-hal masukan dan saran dari peserta rapat tentu yang baik dikembangkan untuk dilaksanakan. Harapan saya, kami fokus di situ, kalau slide panjang panjang panjang, selesai kita jam 11 siang. Tapi di luar harga tetap naik, gak ada guna. Tolong dipilah-pilah datanya yang operasional, yang bisa kita laksanakan," kata Tomsi.

Rakor tersebut digelar di tengah langka dan tingginya harga beras di dalam negeri.

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), harga beras di semua provinsi di Indonesia terpantau kompak naik di seluruh kualitas baik bawah, medium, ataupun beras super.

Contohnya, beras kualitas bawah I naik Rp200 atau 1,42% ke Rp14.250 per kg dan beras kualitas medium I naik Rp200 alias 1,31% menjadi Rp15.500 per kg. 

Sedangkan beras kualitas super I kini dibanderol Rp16.850 per kg, ini naik Rp200 atau 1,2%.

Bahkan, di lapangan beras terpantau langka, di sejumlah toko ritel modern misalnya, beras premium 5 kg sulit ditemukan sejak menjelang pencoblosan Pemilu 2024 hingga sekarang. []