Praktisi hukum dari Serikat Pengacara Rakyat (SPR), Habiburrakhman memprihatinkan bercokolnya politisi-politisi bermasalah dalam kepengurusan Partai Demokrat (PD) 2010-2015, seperti diumumkan Kamis (17/06). Hal tersebut dianggap bisa menjadi blunder pada perkembangan partai di masa depan.

Karena itu, Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum harus secepatnya mengklarifikasi persoalan hukum yang melibatkan beberapa pengurus inti PD. Ini penting, agar tidak muncul kesan para politisi bermasalah itu mencari perlindungan dari kejaran aparat hukum, dengan menjadi pengurus partai pemenang pemilu.

Menurut Habiburrakhman, masyarakat umum sudah mengetahui, beberapa nama harus diklarifikasi oleh Anas, bila memang PD ingin membuktikan komitmen Ketua Dewan Pembinanya dalam menegakkan hukum tanpa tebang pilih.

“Seharusnya Anas bisa tegas dalam soal ini. Untuk apa memasukkan orang-orang yang sedang memiliki permalahan hukum. Kader PD kan banyak, masih banyak yang bersih,” ujar Habiburrakhman kepada politikindonesia.com, Jumat (18/06).

Habib, begitu panggilan akrab pengacara muda ini, mencontohkan, Johnny Allen Marbun. Wakil Ketua Umum PD masih akan diperiksa KPK berkaitan kasus suap dana stimulus fiskal 2009 di Kementerian Perhubungan. Sebelumnya, rekan Johnny di DPR, Abdul Hadi Djamal (FPAN) telah divonis tiga tahun penjara dalam kasus ini.

Lantas, Bendahara PD, Nazar. Informasi yang beredar dikalangan praktisi hukum, Nazar pernah mendekam ditahanan Polda Metro Jaya dalam kasus pidana, terkait pemalsuan dokumen proyek di sebuah Kementerian.

“Lalu, Djufri, Walikota Bukittinggi 2005-2010 yang didapuk menjadi Ketua Divisi Dalam Negeri PD, sempat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan tanah di Kota Bukittinggi tahun 2007 oleh Kejati Sumatera Barat” ujar Habib.

Politisi Ruwet

Secara politik, Habib menyesalkan Anas yang seolah membiarkan kepengurusannya dipenuhi politisi-politisi ‘ruwet’. Sikap Anas itu dianggapnya seperti menantang keinginan publik. Padahal, kata Habib, tantangan PD dalam Pemilu depan jauh lebih berat, karena tak bisa mengandalkan figur, setelah SBY menjabat Presiden dua kali. “Jika kepengurusan PD tidak direvisi secepatnya, saya yakin citra PD yang telah dibangun dengan baik oleh SBY akan rusak. Kesolidan partai dalam menghadapi Pemilu 2014 pun terancam.”

Sebelumnya, organisasi pro-SBY, Jaringan Nusantara (JN) mengkritik keras keras Kepengurusan PD yang didominasi kelompok Anas. Pasalnya, kepengurusan itu disebut hanya mementingkan kelompok Anas, khususnya koneksi Himpunan Mahasiswa Islam. “Bahkan Nazar yang kader PPP pun bisa menjabat posisi sangat strategis,” ujar Heru Darsono, aktifis JN.

Dalam pandangan Heru, Anas dianggap gagal mengakomodasi organisasi-organisasi pendukung SBY, seperti Barindo, JN, Majelis Dzikir Nurussalam, dan lain-lain. Anas dituding menafikan peran organisasi-organisasi itu. "Anas sepertinya lupa, ketika SBY diserang DPR karena kasus Century, organisasi seperti JN-lah yang berdiri di depan dalam membela SBY. Anas sendiri, yang saat itu menjadi Ketua Fraksi PD, justru gagal dalam melakukan lobi parlemen,” ujar Heru.