Ketua DPR, Ade Komarudin, mengaku dirinya meragukan dokumen Panama Papers. Dokumen itu diklaim mencatat simpanan uang triliunan pengusaha dan pejabat Indonesia di luar negeri.

"Data yang paling valid bukan dari Panama Papers. Patokan yang resmi insya Allah di Dirjen Pajak. Ada semua detailnya. Coba dicek dulu ke sana," kata Ade di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (06/04).

Ade menolak bila bocornya dokumen Panama Papers dijadikan sebagai bahan untuk percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty. "Tidak ada urusan, yang pasti saya masukan dalam agenda utama, dalam rapat pengganti Bamus," ujar Politisi Partai Golkar itu.

Ade menolak bila ada respons negatif terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty. Namun sejauh ini, Ade mengaku tidak pernah mendapat respons negatif dalam persoalan tersebut.

"Saya dari dulu justru ingin mempercepat. Bahkan dari kemarin tidak ada agenda dari Sekjen, tapi saya ingat sendiri bahwa ini prioritas," kata Ade.

Ade mengakui masih ada pandangan berbeda dari beberapa fraksi di DPR terkait Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty. "Belum bisa disimpulkan. Ada masalah tinggal dibahas. Nanti diserahkan ke alat kelengkapan dewan, misalnya di Komisi XI. Mulai hari Senin, buat Panja, dan Panja itu yang akan membahas,” pungkas Ade.