Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Addin Jauharudin, mengritik larangan Paskibraka perempuan yang diwajibkan mencopot jilbab saat bertugas di HUT ke-79 RI, di IKN Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

GP Ansor mengingatkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang diduga bertanggung jawab atas masalah ini, untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang membuat gaduh.

"Kami hanya meminta agar jangan buat gaduh. Kebebasan menggunakan jilbab tetap dijaga dan itu diatur tata caranya dalam peraturan  BPIP," kata Addin Jauharudin, Kamis (15/8/2024).

Ada pun larangan berjilbab yang muncul ini dianggap sebagai langkah mundur dalam penghormatan terhadap kebebasan individu dalam menjalankan keyakinan agamanya.

Addin mengatakan, pentingnya menghormati kebebasan beragama dan hak-hak individu, termasuk dalam hal berpakaian sesuai keyakinan masing-masing.

"Harus ada evaluasi terkait kebijakan ini, standar pakaian Paskibraka seharusnya diatur juga dalam peraturan kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 soal standar menggunakan jilbab," pungkas Addin. []