Manuver anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari sejumlah partai politik yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) membentuk pimpinan tandingan disesalkan banyak kalangan. Selain konyol, manuver tersebut juga berbahaya.

Mantan Staf Khusus Presiden, Andi Arief, mengajak KIH menghormati proses politik dan belajar dari sejarah. Ia mengingatkan, pada tahun 2004 lalu, PDIP yang memotori Koalisi Kebangsaan menyapu bersih Alat Kelengkapan Dewan (AKD), dari pimpinan DPR hingga pimpinan komisi-komisi.

Koalisi Kebangsaan mengalahkan Koalisi Kerakyatan yang merupakan pendukung duet pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla yang saat itu minoritas.

Namun, imbuh Andi, Koalisi Kerakyatan yang kalah dalam pertarungan di parlemen menghargai proses politik dan menerima kenyataan. Tidak ada manuver membentuk pimpinan DPR tandingan.

Sebaliknya, koalisi minoritas tersebut mempercanggih kemampuan mereka dalam lobi politik. Hasilnya, pemerintahan SBY-JK walau didukung kekuatan kecil di DPR namun bisa bertahan hingga 2009. Dan pada Pilpres 2009, SBY terpilih kembali menjadi Presiden untuk kedua kalinya.