Perbatasan Timor Leste dan Indonesia perlu lebih diperketat keamanannya terutama menjelang Pemilihan Umum yang akan dilakukan di negara baru tersebut tahun 2007 mendatang, demikian laporan Sekjen PBB Kofi Annan berkaitan dengan mandat Kantor PBB di Timor Leste (UNOTIl).

Dalam laporan UNOTIL yang dipublikasikan di Markas PBB New York, Senin, Sekjen PBB menyebutkan agar situasi saat Pemilu Timor Leste 2007 mendatang aman dan stabil, maka diperlukan tambahan pengamanan di perbatasan.

"Akan ada peningkatan keperluan Unit Patroli Perbatasan di luar kebutuhan rutin," kata Sekjen PBB dalam laporan untuk Dewan Keamananan PBB tersebut. Dewan Keamanan akan melakukan sidang bulan depan, berkaitan dengan selesainya mandat bagi UNOTIL pada 20 Mei 2006.

Menurut laporan tersebut, sekitar 26.000 eks pengungsi Timor Timur masih tinggal di NTT dan menjalin kontak dengan Timor Leste untuk berbagai keperluan, misalnya perdagangan, properti, dan juga karena urusan keluarga.

”Beberapa di antara mereka diindikasikan terkait dengan kerusuhan tahun 1999,” tulis laporan itu.

Pada masa lalu, kehadiran pasukan PBB di perbatasan terbukti efektif mengurangi konflik, termasuk konflik yang muncul akibat kesalahpahaman. Sebulan menjelang berakhirnya mandat UNOTIL, Sekjen PBB juga mengusulkan perpanjangan tugas misi tersebut karena Timor Leste masih memerlukan dukungan PBB dalam sejumlah bidang.

Pemerintah Timor Leste telah meminta dukungan semacam misi politik PBB untuk empat komponen, yakni unit bantuan Pemilihan Umum, unit pelatihan polisi, petugas penghubung militer, dan penasehat sipil pada daerah-daerah penting.

Presiden Timor Leste, Xanana Gusmao, kata Annan, juga siap menerima tim bidang hak azazi manusia untuk memantau dan melaporkan situasi HAM menjelang atau saat pemilu presiden dan parlemen tahun 2007.

UNOTIL itu sendiri merupakan kelanjutan dari Misi Bantuan PBB di Timor Leste (UNMISET) yang selesai mandatnya tahun lalu. Misi ataupun kantor pengganti UNOTIL yang diusulkan Sekjen PBB nantinya dipimpin oleh seorang Wakil Khusus Sekjen PBB dengan staf sekitar 65 orang.

Mereka akan membantu pemerintah Timor Leste untuk memastikan bahwa pemilu mendatang memenuhi standar internasional dan didukung oleh stabilisasi keamanan.