Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menghadirkan Sistem Nasional Peringatan Dini Kebencanaan (SNPDK). Sistem ini adalah hasil rancangan Jepang. 

Kominfo mengatakan, SNDKP tersebut diandalkan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang adanya bencana. SNPDK ini adalah gabungan dua sistem, yakni Early Warning System (EWS) dan Disasrter Prevention Information System (DPIS). 

Sementara setiap informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat tetap melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) setelah tiga menit adanya bencana.

Menkominfo Budi Arie Setiadi berharap sistem EWS TV digital, DPIS, serta SMS blast tersebut mampu memperlancar dan mempermudah koordinasi untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat.

Maksimal tiga menit setelah adanya bencana, maka BMKG akan menyampaikan informasi terkait bencana kepada masyarakat melalui tv digital dan sms blast. 

Informasi yang akan dikirim berupa SMS yang berisi peringatan dan informasi tentang bencana. SNPDK ini juga mampu membunyikan suara seperti alarm dan tidak akan mati sampai pengguna ponsel mematikan peringatan.

Sementara peringatan ke TV digital, hanya dapat diterima yang telah memiliki set up box (STB) dan yang tersertifikasi oleh Kominfo. Sedangkan untuk mengaktifkannya, pengguna perlu memasukkan kode pos ke dalam perangkat TV digital guna menyesuaikan informasi dengan lokasi bencana.

Dalam siaran TV, sistem tersebut akan mengirimkan tampilan waspada yang didesain dengan warna hijau, siaga berwarna kuning, dan awas berwarna merah.

Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono memberikan gambaran tingkat-tingkat peringatan ini menggunakan contoh tsunami.

“Potensi ancaman waspada, itu tsunami yang kurang dari setengah meter, siaga antara setengah dan tiga meter, dan awas di atas tiga meter, bisa sepuluh, lima puluh, dua puluh meter. Itu dipastikan muncul di TV,” ujar Daryono dengan menekankan bahwa tidak semua gempa akan muncul dalam peringatan dini.

Sistem ini diperlukan, kata Daryono, karena dalam setahun Indonesia mengalami lebih dari 8,000 gempa dan 15 di antaranya merupakan gempa yang merusak. Selain itu, Indonesia juga rawan dengan tsunami.

Maka dari itu, pemerintah membutuhkan sistem yang cepat dalam memberikan informasi bencana alam. 

BMKG sebelumnya juga telah memiliki beberapa moda peringatan early warning system dan juga SMS Blast, serta aplikasi-aplikasi yang memberikan informasi bencana.

Namun moda peringatan tersebut dinilai tidak cukup, maka dari itu Kominfo bersama dengan BMKG dan BNPB meresmikan DPIS hasil hibah Jepang untuk memberikan informasi peringatan bencana yang cepat dengan harapan bisa mengurangi angka korban bencana seminimal mungkin.

Selain gempa dan tsunami, sistem peringatan dini ini juga mencakup jenis bencana lain. Sistem peringatan dini ini telah terintegrasi dengan sistem dari kementerian/ lembaga dan daerah penyedia informasi bagi masyarakat terdampak, meliputi BMKG terkait gempa bumi dan tsunami; KLHK terkait kebakaran hutan dan lahan; BNPB terkait informasi kebencanaan; dan Badan Geologi PVMBG terkait aktivitas vulkanik, dan kelima BPBD DKI Jakarta terkait informasi banjir. []