Pengadaan satelit pertahanan negara dinilai Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat mendesak. Selama ini Indonesia menggunakan satelit sewa dari negara lain sehingga rawan untuk dimata-matai pihak asing.

"Satelit pertahanan itu sangat penting, karena selama ini kita masih sewa (dari negara lain)," kata Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari kepada pers, di Jakarta, Jumat (30/09).

Ia mengatakan, satelit pertahanan, sangat penting, agar seluruh komunikasi, data dan informasi pertahanan Indonesia benar-benar aman. Indonesia harus memiliki satelit pertahanan sendiri untuk menjamin seluruh komunikasi, data dan informasi pertahanan dalam negeri.

"Saya nilai secure dengan kita memiliki satelit sendiri. Disamping itu juga dalam rangka mengamankan orbit 123 BT," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR, Asril Hamzah Tanjung mengatakan pemerintah dan DPR sepakat untuk membeli satelit pertahanan negara yang pengadaannya maksimal tahun 2018 ini tercapai.

"Intinya selama ini kita memakai satelit asing untuk kepentingan keamanan negara. Itu seharusnya kita bisa punya sendiri yang bisa kita atur operasionalnya secara bebas karena ini menyangkut ketahanan dan pertahanan negara," ujar dia.

Asril mengatakan kesepakatan itu diambil berdasarkan rapat kerja yang beberapa kali diadakan, dan semua pihak menyetujui pengadaannya baik itu Menteri Keuangan selaku pengucuran dananya dan Menteri Komunikasi dan Informatika selaku pengatur hak patennya.

Selama ini, Indonesia meminjam negara lain seperti Australia dan Amerika Serikat dengan sistem sewa. Selain itu, kerap kali Indonesia memanfaatkan satelit komunikasi Garuda-1 milik Asia Cellular Satellite buatan Lockheed Martin AS.

Namun satelit Garuda-1 kini telah digeser dengan alasan ada sistemnya yang tidak beres sehingga harus segera diisi yang baru.