Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) RI Arief Budiman mengaku pihaknya sangat berhati-hati dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan Presiden 2019. KPU tidak mau terjadi kesalahan. Kesalahan, meskipun kecil, bisa jadi masalah dan dijadikan alasan menganggap pemilu telah gagal.

“Sedikit saja salah itu akan dijadikan alasan bahwa pemilu ini gagal, pemilu ini tidak layak, tidak valid, pemilu ini harus dibatalkan, macam-macam," terang Arief, di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (15/12).

Ia menambahkan, kehati-hatian harus diutamakan untuk menjaga kepercayaan publik atas penyelenggaraan pemilu. “Urusan pemilu bukan hanya soal teknis, tapi ada persoalan politik. Di mana ini berkaitan dengan public trust," ujar Arief.

Dua hal yang dianggap penting menjadi perhatian adalah data kependudukan dan distribusi logistik. Contohnya, kasus yang terjadi pada Pemilu 2014. Saat itu, KPU mengalami masalah dalam pendistribusian logistik.

“Logistik itu urusan sangat merepotkan, baik dari Indonesia ke luar negeri. Selalu banyak protes karena logistik terlambat. Bahkan, pejabat KPU dan Kemenlu harus ikut gotong logistik pemilu," kata Arief.

Masalah yang sama kembali terjadia pasca pemungutan. " Lalu setelah pemungutan (suara), pengiriman balik pun jadi problem karena terlambat. Ketika rekap nasional sudah dimulai di Jakarta, data itu belum tiba," ujar dia.