Enam komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan ini antara lain membahas persiapan pemilu serentak 2019. Di mana, pemilu 2019 akan berlangsung serentak antara pemilihan legislatif dan presiden.

Ketua KPU Juri Ardiantoro mengatakan, pihaknya meminta agar pemerintah bisa lebih cepat untuk merevisi UU pemilu. "Supaya UU penyelenggaraan pemilu bisa didorong selesai dan pengesahannya paling cepat akhir 2016," kata Juri seusai bertemu Presiden, Selasa (09/08).

Dengan begitu, kata Judi, KPU bisa segera bekerja pada awal tahun 2017. Mengingat, pihaknya harus melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu 2019 lagi. "Dan beberapa yang lain untuk DPR, DPRD," ujar Juri.

Penentuan daerah pemilihan, juga harus segera dibahas. Selain itu, Juri menegaskan pihaknya juga melaporkan hasil Pilkada serentak 2015 dan persiapan Pilkada serentak di 101 daerah pada 2017.

Untuk 2015, Juri mengatakan, secara umum berjalan lancar. Walau ada lima daerah yang berproses hukum dan sempat masalah seperti Kalimantan Tengah, Fakfak, Simalungun, dan Pematang Siantar. "Yang terakhir (Pematang Siantar Sumatera Utara) ini sampai sekarang belum selesai."

Sementara untuk persiapan pilkada serentak 2017, Juri mengaku sudah sesuai jalur. Termasuk soal anggaran yang dibutuhkan. "Istilahnya pak menteri (Mendagri) tercukupi dan mencukupi," kata Juri.

KPU mengundang Presiden Joko Widodo untuk membuka Asean Electoral Stakesholder Forum yang ketiga di Bali. "Kami minta ke Bapak Presiden untuk mmbuka pada tanggal 23 Agustus," kata Juri.

Presiden bertemu KPU didampingi Mendagri Tjahjo Kumolo dan Mensesneg Pratikno. Sementara Ketua KPU Juri Ardiantoro didampingi kelima komisioner nya yakni Ida Budhiati, Sigit Pamungkas, Arief Budiman, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dan Hadar Nafis Gumay.