Kualitas penyusunan laporan keuangan di daerah rata-rata masih rendah. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terkait laporan keuangan mereka.

Demikian pandangan yang disampaikan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz kepada pers di Kampus Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Senin (08/12).

"Saya kira pemerintah daerah masih lamban dalam mengejar kualitas laporan keuangannya. Saya kira penyebabnya adalah masih belum memadai kualitas sumber daya manusianya."

Dikatakan Harry, penilaian itu didasarkan fakta masih sedikitnya pemerintah daerah yang laporan keuangannya memeroleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Ketua BPK itu mengatakan, sesuai data audit BPK tahun 2013 dari 456 pemerintahan daerah, baru 34 daerah saja yang laporan keuangannya memperoleh opini WTP. Sementara di tingkat pemerintahan pusat, 75 persen telah menerima opini WTP.

Meski demikian, Harry mengatakan penyusunan laporan keuangan yang baik atau tergolong WTP, belum tentu serta merta merepresentasikan pencapaian kesejahteraan rakyat.

Mengenai hal itu, BPK juga masih mendiskusikan untuk dapat memasukkan keselarasan WTP dengan kesejahteraan rakyat dalam sebuah peraturan tertentu atau perundang-undangan. "Sedang kami bicarakan. Saya memang bisa merekomendasikan itu kepada pemerintah atau DPR," ujar dia.