Kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Ankara, Turki, meghasilkan kesepakatan investasi senilai US$520 juta atau setara dengan Rp6,7 triliun (dengan asumsi kurs Rp13.000 per US$1).

Angka tersebut diperoleh dari penandatanganan nota kesepahaman antara PT PAL Indonesia (Persero) dengan Karadeniz Holding, perusahaan Turki yang bergerak di bidang energi dan kapal pembangkit listrik senilai US$320 juta. Lalu, kesepakatan PT Dirgantara Indonesia dengan Turkish Aerospace Industry senilai US$200 juta.

"Kesepakatan yang dilakukan melingkupi pembuatan empat powership dengan kapasitas pembangkit listrik sebesar 36-80 mega watt (MW)," kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, Jumat (7/7).

Menurut Lembong, kesepakatan untuk membuat powership sesuai dengan keinginan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah-daerah terpencil serta memenuhi target listrik 35.000 MW.

"Peluang investasi untuk memproduksi powership ini sangat potensial sehingga kami akan terus mengawal komitmen yang telah disepakati oleh kedua perusahaan tersebut," kata Lembong.

Lembong menjelaskan, kerja sama antara PT PAL dan Karadeniz Holding dapat mengisi kebutuhan powership di tingkat regional. "Negara-negara tetangga seperti Filipina maupun Myanmar merupakan negara yang potensial sebagai customer dari perusahaan tersebut," kata Lembong.

Sementara kesepakatan antara PT Dirgantara Indonesia dengan Turkish Aerospace Industry meliputi tiga hal utama. Di antaranya kerja sama di bidang Marketing & production Extention of N219, Joint Development and Production of N245 serta UAV-ANKA Marketing & Production Extention terutama ekspansi pasar Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Kerja sama investasi antara perusahaan-perusahaan Indonesia dan Turki tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai realisasi investasi Turki yang masih minim di Indonesia. Dari data yang dimiliki oleh BKPM periode kuartal pertama tahun 2017, realisasi investasi dari Turki hanya US$0,1 juta, yang terdiri dari sembilan proyek investasi. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tidak ada investasi baru yang dilakukan dari Turki selama kurun waktu tersebut.