Ini bukan pernyataan dari Ketua Umum PP Muhammadiyah yang juga Ketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin. Tapi pesan yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat bertemu 4 mata dengannya. Presiden meminta, lembaga negara jangan sampai dikendalikan oleh egoisme kelompok atau kepentingan satu atau dua orang.

"Presiden menyampaikan kepada saya agar semuanya dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya itu meletakkan fungsi nasional, bukan egoisme kelompok apalagi kepentingan 1 atau 2 orang. Kemudian menggunakan lembaga negara. Ini yang berbahaya," ujar Din dalam jumpa pers di PP Muhammadiyah, usai bertemu Presiden, Rabu (15/07)

Din mengatakan, dalam pembicaraan 4 mata selama 30 menit itu, ia menyampaikan sejumlah hal antara lain terkait soal penegakan hukum dan hubungan antar lembaga negara.

Merespon pernyataannya itu, Jokowi memberi peringatan akan bahayanya lembaga negara dijalankan untuk kepentingan satu atau dua orang.

Din juga menyinggung terkait penetapan tersangka dua komisioner Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki dan T Syahuri atas laporan hakim Sarpin.

"Harus dicermati apakah ketua KY dan anggota KY tidak boleh berpendapat tentang sesuatu yang berhubungan dari tugas dan kewajiban tanggung jawabnya. Jadi tidak serta merta," ujar Din.

Din menilai, penetapan 2 komisioner KY sebagai tersangka pencemaran nama baik, malah menimbulkan ketegangan baru. "Siapapun yang mengkritik juga jadi malas mengkritik atau tidak berani. Tapi sedikit insan merdeka seperti Buya Syafii kalau disampaikan itu ada dasarnya. Kemarin belum selesai ketegangan antara Polri dengan KPK, kok sekarang ada ketegangan baru lagi," tambah dia.

Din menyebut, bagaimanapun publik membaca, dua orang dari KY ini ketua dan anggota, pernah menyampaikan pendapat tentang praperadilan yang memenangkan seseorang tersangka sehingga bebas.

"Dan kebetulan berada di jajaran pimpinan Polri. Maka ketika ini dibidik, disorot, orang kan mudah atau susah untuk tidak menduganya sebagai ada dendam. Buya Syafii masuk di situ, Anda tegakkan hukum yang berkeadilan, jangan berdasarkan dendam. Hal-hal seperti ini jangan kemudian disikapi lagi dengan nada yang ini akan menimbulkan kegaduhan politik. Itu akan menggoyahkan bangsa," tandas Din.