Niat baik Presiden Megawati untuk membantu perbaikan rumah dan asrama para prajurit TNI/Polri dengan menyumbang dana perbaikan sebesar Rp 30 milyar, kini malah jadi pergunjingan. Kalangan DPR, mendesak agar Presiden Megawati menjelaskan asal sumber dana tersebut.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu, Presiden Megawati sempat mengunjungi asrama TNI AD di Bintaro, Asrama TNI AU di Halim Perdanakusuma, Perumahan TNI AL di Sunter dan Asrama Brimob di Kwitang. Kondisi keempat asrama tersebut memang sangat memprihatinkan.

Melihat kondisi tersebut, Mega tergerak memberikan sumbangan sebesar Rp 30 milyar kepada TNI/Polri. Ketika menyampaikan niatnya itu, Mega tetap mengingatkan kepada para pejabat TNI dan Polri supaya tidak menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan-kepentingan pribadi alias dikorupsi.

Menjelaskan asal usul dana itu, anggota Panitia Anggaran DPR RI dan politisi senior PDIP Aberson Marle Sihaloho, mengatakan dana tersebut diambil dari dana cadangan umum APBN 2002 yang besarnya Rp 5,5 trilyun.

Dana tersebut, lanjut Aberson, bisa dipakai untuk memperbaiki rumah atau asrama TNI/Polri yang keadaanya sudah sangat memprihatinkan dan sudah dalam status bencana alam yang tidak layak lagi digunakan.

“Mengingat TNI/Polri sangat erat hubungannya dengan keamanan, maka sudah seharusnya pemerintah memberikan bantuan kepada institusi yang satu ini,”jelasnya di Gedung DPR/MPR, Kamis (21/03/2002).

Dana cadangan umum itu, masih menurut Aberson, berasal dari sisa penerimaan APBN, sebesar 80 % dari pajak. “Jangan menganggap dana tersebut adalah dana siluman atau dana dari politis,” ungkap Aberson.

Ia juga menjelaskan, dana cadangan umum itu bernama dana tanggap darurat, yang kemudian dirubah menjadi dana cadangan umum, dan bisa dialokasikan untuk bencana alam atau pengiriman Brimob ke daerah-daerah konflik.

Hingga saat ini, demikian Aberson, Presiden Megawati m emang belum melaporkan ke DPR dari mana ongkos rehabilitasi asrama TNI / Polri itu didapatkan. “Bisa saja pemerintah menggunakan (APBN) tanpa persetujuan DPR, tapi hal itu harus dilaporkan dan menjadi tanggung jawab Panitia Anggaran,” tegasnya.

Boleh jadi Aberson benar. Namun demikian, nama Taufik Kiemas (suami Megawati) sudah mulai disebut-sebut keterlibatanya dalam kasus ini. Tentu saja, kasus ini bisa menjadi senjata pamungkas bagi rival-rival politik Megawati untuk menjatuhkan kedudukannya sebagai presiden RI.

Bagaimana keterlibatan Taufik? Dia dituding telah menggalang pengumpulan dana sebesar Rp30 milyar tersebut untuk keperluan rehabilitasi asrama TNI / Polri di empat lokasi asrama di Jakarta. Kabar yang beredar, bisa dipastikan dana tersebut berasal dari Taufik, cuma persoalannya sekarang dari mana ia mendapatkan dana sebesar itu.

Rumor dan pergunjingan pun beredar. Dana tersebut tidak mungkin keluar dari kantong Taufik sendiri. Bisnisnya boleh dibilang besar tapi perkembangannya pun biasa-biasa saja. Kalau selama ini bisnisnya bisa berjalan, itu semua karena {back up} Megawati yang mengkatrol semua usahanya.

Tapi dalam soal pergaulan, Taufik tergolong lihai. Dia akrab dengan konglomerat-konglomerat seperti Sjamsul Nursalim dan Sinivassan. Ada indikasi, Taufik memperoleh dana tersebut dari para konglomerat itu. Bisa dimaklumi, yang begini untuk kelancaran bisnis mereka juga.