Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan sejumlah Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ke Direktorat Jenderal Pajak mendapat kritik dari Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Sidak itu dianggap membuat rancu pengawasan yang dijalankan DPR, karena Ditjen Pajak berada merupakan mitra langsung Komisi XI DPR.

Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan sejumlah Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ke Direktorat Jenderal Pajak mendapat kritik dari Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Sidak itu dianggap membuat rancu pengawasan yang dijalankan DPR, karena Ditjen Pajak berada merupakan mitra langsung Komisi XI DPR.

Kritik Menkeu atas sidak Komisi III DPR tersebut disampaikannya dalam rapat pembahasan asumsi makro APBN Perubahan 2012 dengan Komisi XI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/03). “Sidak Komisi III DPR RI ke Ditjen Pajak, janganlah. Sebaiknya yang melakukan sidak ke Ditjen Pajak adalah Komisi XI karena pengawasan Ditjen Pajak dibawah Komisi XI, bukan Komisi III DPR," ujar Agus.

Menkeu mengatakan, sidang semacam itu berpotensi mengacaukan sistem pengawasan yang dijalankan DPR. “Agus menyambung, "Janganlah Komisi III melakukan sidak karena akan mengacaukan pengawasan,” ujar dia

Senada dengan Menkeu, Wakil Ketua Komisi XI DPR Achsanul Qosasih juga menyebut sidak Komisi III ke Ditjen Pajak itu menyalahi aturan. “Ditjen Pajak memang domainnya Komisi XI DPR. Komisi III tak perlu sidak-sidak segala," ujar Achsanul.

Namun dia mengakui Komisi III DPR RI sudah bekirim surat kepada Komisi XI guna meminta persetujuan melakukan sidak. “Memang belum diizinkan tapi suratnya sudah ada," ujar Achsanul.

Seperti diketahui, sejumlah anggota Komisi III DPR dipimpin Wakil Ketua Komisi Tjatur Sapto Edy dan sejumlah nama seperti Edi Ramli Sitanggang (Fraksi Partai Demokrat) dan Martin Hutabarat (Fraksi Gerindra) menggelar sidak ke Ditjen Pajak dan PPATK.

“Agendanya melihat soal langkah Ditjen pajak. Mengapa ramai di pajak soal Dhana. Gayus pernah sebut ada yang sama kaya dirinya di pajak tapi kok cuma dia yang kena," ujar Anggota Panja Mafia Pajak Komisi III DPR, Martin Hutabarat, kepada pers, Selasa (13/03), sebelum melakukan sidak.