Pemerintah akan tetap melantik seluruh kepala daerah yang terpilih di pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015. Mereka tetap dilantik meski ada beberapa kepala daerah yang disebut-sebut tersangkut masalah korupsi.

Demikian didsampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kepada wartawan di Jakarta, Jumat (05/02). “Tersangka atau yang sedang diadukan ke polisi terkait kasus korupsi ya tetap dilantik. Begitu dia terdakwa baru diganti. Tapi sepanjang tidak masuk sengketa ya dilantik," ujar Tjahjo.

Dikatakan Mendagri, ketetapan pelantikan tak mencederai proses hukum yang sedang berlangsung. Pasalnya, semua aspek dilihat sudah sesuai dengan tupoksi masing-masing. Skema pencalonan hingga pemilihan ketika sudah dinyatakan lolos oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu berarti tak ada sangkut pautnya dengan hukum.

Tjahjo menyatakan, langkah pemerintah ini guna menghargai hak tiap warga negara dan azas praduga tak bersalah. elantikan juga dijelaskan tak membuang-buang uang negara karena pemerintah mendahulukan asas hukum negara. "Asas praduga tidak bersalah kita depankan, intinya kita menghargai hak warga negara," ujar politisi PDIP itu.

Pelantikan Gubernur yang terpilih dalam pilkada serentak ini akan digelar pertengahan Februari 2016. Bagi kepala daerah tingkat satu (provinsi), akan dilantik pada 12 Februari di Istana Negara Jakarta.

Sementara untuk kepala daerah tingkat dua (kabupaten/kota) akan dilantik pada 17 Februari di provinsi masing-masing. Adapun beberapa daerah yang masih berperkara di MK akan dilakukan pelantikan pada Maret 2015 nanti.