Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar pertemuan dengan dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Pertemuan itu membahas usulan amandemen terbatas terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pertemuan tersebut, hadir Ketua Dewan Pengarah UKP-PIP Megawati Soekarnoputri dan beberapa anggota Dewan Pengarah lainnya, diantaranya Try Sutrisno dan Mahfud MD.

Sedangkan MPR dipimpin Ketuanya, Zulkifli Hasan serta didampingi EE Mangindaan dan Mahhyudin. Pertemuan tersebut digelar secara tertutup dan berlangsung selama kurang lebih 2 jam.

Usai pertemuan, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, hasil pertemuan tersebut, salah satunya adalah diusulkan adanya pembahasan mengenai amandemen terbatas terhadap UUD 1945.

“Akhirnya tadi disepakati soal usulan amandemen terbatas (UUD 1945). Soal haluan negara. Nanti akan dikonsultasikan dengan Presiden," kata Zulkifli di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (14/03).

Zulkifli mengatakan, kesepakatan antara MPR dan UKP-PIP ini berdasarkan berbagai usulan masyarakat terkait UUD 1945. Selain itu, MPR menilai, perlu adanya evaluasi terhadap hasil amendemen UUD 1945 terakhir.

“Setelah ada amendemen empat kali UUD 1945, setelah 20 tahun, perlu kita diskusikan. Mana yang baik, kurang dan perlu disempurnakan. Diskusi terbuka dan blak-blakan tadi," ujar dia.

Zulkifli menyebut, banyak persoalan kebangsaan yang bisa dibenahi melalui amendemen terbatas UUD 1945. Di antaranya, sambung dia, soal penanggulangan isu SARA dan korupsi kepala daerah.

Zulkifli mengatakan, tak ada pembahasan lain di luar pembahasan penyempurnaan naskah draf Garis-Garis Besar Haluan Pembinaan Ideologi Pancasila (GBH-PIP).