Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta Kepolisian mengusut kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) secara konsisten. Jangan sampai polisi mengembangkan tafsir-tafsir yang bisa membuat keraguan. Apalagi Presiden Joko Widodo sudah menegaskan tidak akan melindungi Ahok dalam kasus ini.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, kawasan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Selasa (08/11).

"Kita berharap itu (perintah presiden) laksanakan dengan konsisten. Kita berharap juga polisi tidak perlu mengembangkan tafsir-tafsir yang bisa justru menambah keraguan atau menimbulkan eskalasi baru mengenai pengusutan kasus ini. Ikuti apa yang jadi garis dari Presiden," ujar Haedar.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa proses hukum terhadap Ahok akan dilakukan secara tegas dan transparan. Jokowi juga menekankan bahwa dia tidak akan melindungi Ahok dari kasus hukum yang kini tengah dihadapinya.

"Bahwa proses hukum terhadap saudara Basuki Tjahaja Purnama dilakukan dengan tegas dan transparan dan juga saya tekankan bahwa saya tidak akan melindungi saudara Basuki Tjahaja Purnama karena sudah masuk proses hukum," kata Jokowi di tempat yang sama.

Pertemuan petinggi PP Muhammadiyah dengan Presiden Jokowi sendiri berlangsung sekitar 1 jam dan dilangsungkan secara tertutup.

Haedar mengatakan, PP Muhammadiyah memberikan penghargaan tinggi atas komitmen presiden yang juga diwujudkan dalam perintah kepada kepolisian untuk mengusut dan memproses hukum kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok.

"Ini tentu semua pihak harus menghormati komitmen ini dan tidak mengembangkan kembali berbagai spekulasi yang akhirnya bisa memicu reaksi-reaksi baru dan ketidakpuasan baru," ujar Haedar.

Haedar sempat menyinggung soal kedekatan Jokowi dan Ahok ketika berpasangan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Menurut Haedar, hal tersebut jangan menimbulkan persepsi bahwa Jokowi akan melindungi Ahok.

"Karena beliau (Presiden Jokowi) pernah menjadi gubernur dan Pak Ahok menjadi wakil gubernur dan mungkin dalam berbagai persepsi lain. Tapi kita justru mengambil sisi positif dari komitmen ini bahwa beliau secara langsung menyatakan tidak akan melindungi Pak Ahok dengan kasusnya," ujar Haedar.