Selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) ternyata permasalahan masyarakat pesisir masih banyak yang tak selesai. Padahal Presiden Jokowi dianggap memiliki komitmen untuk membangun maritim.

Masyarakat pesisir khususnya perempuan masih banyak terjebak dalam masalah sosial dan ekonomi. 

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (DPD KPPI) Surabaya, Jihan Nafisah. 

Menurut Jihan, pemerintah masih abai terhadap masalah pesisir khususnya yang menyangkut perempuan. Jihan mengatakan, perempuan nelayan dan pesisir juga menghadapi risiko yang besar dalam menjalankan perannnya. 

“Banyak perempuan di pesisir ini belum mendapat perhatian dari pemerintah atau bisa dibilang negara belum hadir. Padahal kaum perempuan ini pegang peran penting terhadap ekonomi pesisir,” kata Jihan, dikutip Kamis (26/9/2024).

Jihan menunjuk salah satu permasalahan besar yang dihadapi perempuan dari nelayan pesisir adalah tak ada asuransi nelayan untuk menjamin hidup mereka. Selain itu permasalahan modal yang sulit juga jadi kendala bagi mereka untuk mengembangkan usaha, khususnya pengelolaan perikanan. Akibatnya, banyak yang terjebak mengambil pinjaman online (pinjol).

“Permodalan ini kita susah, akhirnya banyak yang kepepet beralih ke pinjol (pinjaman online). Ini cukup bikin sulit kita juga dampaknya. Awalnya mereka cuma download aplikasi-aplikasi pinjol akhirnya malah terjebak,” ujar Jihan.

Maka dari itu, ia meminta pemerintah khususnya KKP tidak menutup mata dalam permasalahan ini.

“Semoga pemerintah perhatikan kita,” tandasnya. []