Kecurigaan bahwa Partai Demokrat mengambil keuntungan tertentu dibalik rencana pemberian kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, terlalu berlebihan. Kebijakan kenaikan harga BBM yang merupakan domain pemerintah itu, tidak perlu dipolemikkan. Kompensasi atas kenaikan BBM tersebut penting untuk melindungi masyarakat miskin dari dampak kenaikan harga tersebut.

Demikian pendapat yang disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Demorkat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nurhayati Ali Assegaf kepada politikindonesia.com, Selasa (14/05) terkait perdebatan seputar rencana pemerintah menaikkan harga BBM untuk mengurangi pembekakan subsidi di APBN.

Nurhayati mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang APBN 2012, Pasal 8 ayat (10), pemerintah bisa menaikkan harga BBM kapan saja selama diperlukan. Akan tetapi, ujar dia, pemerintah telah menyatakan sikapnya untuk memberikan kompensasi saat harga BBM dinaikkan. Bentuk kompensasi tersebut, akan dimintakan persetujuan kepada DPR.

“Jangan dikaitkan dengan parpol tertentu, misalnya kami (Demokrat,red), kami sama sekali tak ambil keuntungan dari BLM (Bantuan Langsung Masyarakat,red ) itu," ujar dia.

Anggota Komisi I DPR ini justru mempertanyakan sikap beberapa partai politik yang menolak BLM digulirkan. Jika khawatir bantuan tersebut dipolitisasi, sambung dia, semua pihak bisa ikut terlibat dalam pengawasannya.

“Kami pertanyakan kalau ada pihak yang enggak setuju pemberian BLSM, jangan dibalik-balik. Masyarakat sudah cerdas, bisa diawasi bersama, kan ini untuk menyelamatkan uang negara," ujar politisi perempuan kelahiran, Solo, Jawa Tengah, 17 Juli 1963 ini.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat ini menilai wajar jika pihaknya mendesak agar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 segera dibahas DPR. Dengan segera selesainya pembahasan tersebut, maka kenaikan harga BBM subsidi serta program kompensasinya dapat terealisasi.

Kepada Elva Setyaningrum, penyandang Diploma Public Relation, Los Angeles City College ini juga mengemukakan alasannya tentang pentingnya APBN-P 2013 segera disepakati DPR. Berikut petikan wawancaranya.

Mengapa Anda menilai penting untuk segera menetapkan APBN-P 2013?

Ini penting sebagai payung hukum bagi pemerintah. Dengan disepakatinya APBN Perubahan secepatnya, maka kebijakan pemerintah untuk kenaikan harga BBM subsidi bisa terealisasi. Soalnya, pemerintah telah menetapkan untuk menerapkan kenaikan harga bersamaan dengan pelaksanaan program kompensasi.

Nah, dalam pembahasan APBN-P 2013 itu, terdapat agenda penting mengenai dana kompensasi untuk membiayai paket perlindungan rakyat miskin. Misalnya Bantuan Langsung Masyarakat dan beasiswa bagi siswa tidak mampu. Bantuan itu bersamaan diluncurkannya dengan kenaikan harga premium dan solar.

Jadi, untuk menekan dampak kenaikan BBM subsidi terhadap masyarakat, pemerintah sudah menyiapkan kompensasi untuk rakyat miskin. Bahkan, pemerintah berkomitmen untuk memperbesar bantuan tersebut.

Berapa lama target Demokrat pembahasan APBN-P 2013 selesai?

Kami menargetkan dalam waktu minggu pembahasan APBN-P 2013 sudah selesai di DPR. Waktu tersebut sesuai dengan keinginan pemerintah yang ingin agar kenaikan harga BBM subsidi dapat diterapkan pada awal Juni.

Sesuai ketentuan di DPR dalam pembahasan APBN-P, paling lambat diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Tapi, dalam rapat konsultasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Pimpinan DPR telah dicapai sejumlah kesepakatan. Rapat konsultasi itu merupakan aturan yang sesuai dengan undang-undang.

Bagaimana Anda melihat pilihan pemerintah untuk menaikkan harga BBM untuk menyelamatkan APBN dari membengkaknya subsidi?

Ini adalah jalan terbaik untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Saya sangat yakin, Presiden SBY pun sebenarnya tidak ingin menaikkan harga BBM subsidi. Semua opsi telah ditempuh sebelum akhirnya sampai pada pilihan terakhir, menaikkan harga BBM

Dari segi pencitraan, kenaikan harga BBM berdampak tidak baik bagi pemerintah, juga bagi Demokrat. Tapi, kalau harga BBM tidak dinaikkan, ini akan menjadi bom waktu bagi Presiden selanjutnya, pengganti SBY nanti. Ini agar persoalan subsidi BBM tidak menjadi persoalan berat bagi pemerintahan selanjutnya.

Partai Demokrat dianggap mengambil keuntungan dari rencana kenaikan harga BBM, tanggapan Anda?

Tudingan itu tidak benar. Secara pencitraan, kenaikan BBM berdampak negatif terhadap citra Presiden dan Demokrat. Jadi, kenaikan BBM subsidi itu tidaklah bermuatan politis untuk kepentingan partai kami yang saat ini elektabilitas sedang turun.

Tapi sekali lagi, kenaikan harga BBM subsidi itu memang perlu dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan APBN, menyelamatkan ekonomi dan mempertahankan pertumbuhan pembangunan.

Ini murni kepentingan bangsa dan negara. Sesuai dengan Undang-Undang APBN 2012, Pasal 8 ayat 10, pemerintah pusat bisa menaikkan harga BBM kapan saja selama diperlukan. Akan tetapi, pemerintah telah menyatakan sikapnya untuk memberikan kompensasi saat harga BBM dinaikkan. Jadi jangan dikaitkan dengan partai tertentu, misalnya kami di Demokrat. Semua diberikan untuk kepentingan rakyat.

Sebagian parpol yang keberatan dengan model kompensasi tunai, tanggapan anda?

Bentuk program kompensasi tersebut kan belum final. Apa saja program kompensasi itu serta besaran anggarannya, baru bisa dikucurkan pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR melalui pengesahan APBN-P.

Jadi tidak perlu khawatir. Apalagi parpol, karena fungsi DPR melakukan pengawasan, jika pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) tidak disetujui DPR, maka tidak akan jalan. Format bentuk kompensasi kenaikan harga BBM nanti dibicarakan pemerintah dan DPR sebelum disepakati.

Sikap Demokrat sendiri terhadap model bantuan tunai itu, seperti apa?

Partai Demokrat mendukung seribu persen program BLT untuk rakyat. Kami juga memastikan akan mendukung kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi meski mendapatkan penolakan banyak kalangan. Saya menilai, kebijakan BLT mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin.

Sebagai partai yang memperjuangkan kepentingan rakyat, apapun kebijakan pemerintah yang memihak rakyat harus didukung. Kalau khawatir Partai Demokrat mencari "muka" dari program ini, sebaiknya semua parpol harus mengawasi penyaluran dana kompensasi kenaikan BBM subsidi tersebut.