Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyerukan perombakan besar-besaran pada sistem hukum pidana negaranya. Termasuk membatasi penggunaan hukuman penjara terisolir dan memberi hak memilih bagi narapidana.

“Masa hukuman minimum wajib harus dikurangi atau malah dihapuskan. Hukuman penjara besar-besaran malah memperburuk negara ini, dan kita perlu melakukan sesuatu," kata Obama.

Obama mendorong Kongres untuk mengesahkan perubahan undang-undang hukuman pada akhir tahun ini. Pada hari ini, Kamis (16/07) waktu setempat, Obama juga menjadi presiden pertama yang mengunjungi penjara federal. Hal ini merupakan bagian dari upaya Gedung Putih sepekan terakhir untuk menyoroti sistem hukum pidana di Amerika Serikat.

Saat berbicara di pertemuan National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) di Philadelphia, Obama membahas pentingnya pendidikan sebagai alternatif dari proses pengadilan dan program pelatihan kerja di penjara.

Obama mengatakan, Jaksa Agung AS Loretta Lynch sudah ditugaskan untuk mengkaji penggunaan hukuman penjara terisolir yang berlebihan. "Apakah masuk akal untuk memenjarakan seseorang dalam sel kecil selama 23 jam setiap harinya? Kita tak akan menjadi lebih aman dan lebih kuat," ujar Obama.

Menurut Obama, AS juga tak seharusnya menganggap wajar penjara-penjara yang terlalu padat, aktivitas gang, atau pemerkosaan, yang, menurut Obama, tak dapat diterima. “Masa hukuman minimum wajib harus dikurangi atau bahkan dihapuskan,” ujar Obama.

Reformasi sistem hukum pidana AS adalah topik yang dianggap penting baik oleh kubu Republik maupun Demokrat di Kongres. Obama menyoroti bahwa warga etnis kulit hitam dan Latin menghuni penjara dalam jumlah besar.

Pada Sebin kemarin, Obama meringankan hukuman 46 tahanan, sebagian besar dipenjara karena pelanggaran narkotika tanpa kekerasan. "Jika Anda adalah pengedar narkoba kelas teri, atau Anda melanggar hukuman percobaan, Anda berutang pada masyarakat...tapi bukan untuk hukuman 20 tahun," ujar Obama.

Menurut Obama, pengeluaran per tahun AS untuk menahan seseorang dalam penjara mencapai US$80 miliar atau setara Rp1.066 triliun. Dana itu bisa membangun TK, meningkatkan gaji guru SMA dua kali lipat, atau uang sekolah gratis di universitas negeri atau kampus di AS.

Dengan menyoroti hukum kriminal AS pekan ini, pemerintahan Obama ingin mengatasi apa yang Obama sebut kurangnya keadilan pada sistem hukum. "Masyarakat yang memberikan anak-anak muda setiap kesempatan untuk sukses, pengadilan yang tegas tapi adil, dan penjara yang menyiapkan penghuninya kembali ke masyarakat untuk kesempatan kedua...Itulah yang ingin kami capai," kata Obama.

Perubahan signifikan pada sistem hukum AS terjadi pada 2013. Saat itu Jaksa Agung Eric Holder menghapus hukuman minimum wajib untuk pelanggaran narkotika tanpa kekerasan.