Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kebijakan satu peta (one map policy) sangat penting dan dibutuhkan untuk menyatukan informasi. Kebijakan satu peta ini dapat mengatasi persoalan konflik lahan yang kerap terjadi.

"Kebijakan satu peta ini sangat penting, sangat dibutuhkan untuk menyatukan seluruh informasi peta yang diproduksi oleh berbagai sektor ke dalam satu peta secara terintegrasi sehingga tidak terdapat lagi perbedaan dan tumpang tindih informasi geospasial dan akan hanya ada satu referensi geospasial yang menjadi pegangan dalam pembuatan kebijakan strategis, maupun penerbitan perizinan," terang Jokowi saat rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (13/06).

Jokowi mengatakan setahun yang lalu melalui Perpres nomor 9 tahun 2016, dia sudah meminta untuk dilakukan percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta. Jokowi ingin tidak ada perbedaan ataupun tumpang tindih informasi geospasial.

Jokowi yakin kebijakan satu peta ini bisa mempermudah penyelesaian konflik. "Kebijakan satu peta akan mempermudah penyelesaian konflik yang timbul akibat tumpang tindih pemanfaatan lahan serta membantu penyelesaian batas daerah di seluruh Indonesia," katanya.

Untuk lebih lanjut, Presiden meminta laporan Menko Perekonomian dalam rapat kali ini mengenai perkembangan implementasi dari kebijakan satu peta di lapangan.

"Laporan yang saya terima dari 85 target rencana aksi peta tematik yang diatur dalam Perpres nomor 9 tahun 2016 baru 26 sudah lengkap untuk seluruh Indonesia, 57 peta lainnya masih di kompilasi dan 2 peta tematik masih belum ada," katanya.

"Dan saya juga mengingatkan pada rapat terbatas tanggal 7 April 2016 saya minta untuk terlebih dahulu difokuskan di pulau Kalimantan," tambahnya.