Jumat (29/07) pagi, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan dipanggil Presiden Joko Widodo. Luhut mengaku, Presiden menyampaikan 15 terkait tugasnya sebagai Menko Kemaritiman. Termasuk soal reklamasi Teluk Jakarta.

Dikatakan Luhut. Presiden menyampaikan gagasan besarnya di sektor maritim yang harus diterjemahkan oleh Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya. “Beliau memberikan 15 poin yang saya harus tindaklanjuti," ujar Luhut di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat.

Luhut mengakui, salah satu dari 15 poin arahan yang diberikan Presiden itu adalah terkait reklamasi Pulau G di Pantai Utara, Jakarta. Luhut enggan menyebutkan spesifik apa arahan yang diberikan Presiden. Namun ia mengaku akan segera membicarakan masalah reklamasi ini dengan stafnya di Kemenko Kemaritiman

Setelah itu, baru lah diambil keputusan yang tentunya akan sesuai dengan arahan awal Presiden. "Setelah kita lihat urutnya pasti ada solusinya. Dan kalau saya sudah buat putusannya, nanti itu putusan yang menurut saya terbaik," kata Luhut.

Seperti diketahui, reklamasi Pulau G dihentikan Menko Maritim sebelumnya Rizal Ramli. Namun, kebijakan itu ditentang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Ahok mempermasalahkan penghentian reklamasi yang hanya dilakukan secara lisan. Ia menilai, menteri tak berwenang menghentikan reklamasi, karena harus melalui keputusan Presiden. Ahok bahkan menyurati Presiden Joko Widodo terkait hal ini.