Satgas Pemberantasan Mafia hukum menyambut baik pembentukan panitia kerja (Panja) Pemberantasan Mafia Pajak DPR. Namun Satgas mengingatkan agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam Panja.

Sebagaimana diketahui DPR RI akhirnya membentuk Panja Pemberantasan Mafia Pajak DPR. Tujuan pembentukan Panja yakni untuk membantu polisi menuntaskan kasus Gayus Tambunan.

"Saya mendukunglah sepanjang itu dilakukan benar-benar untuk berantas mafia pajak dan mafia hukum. Yah seneng dong karena semakin banyak dan kalau bersinergi terus akan bagus," kata Anggota Satgas Mas Ahmad Santosa, di kantornya di Jalan Veteran, Jakarta, Kamis (13/01).

Menurut Ota-sapaan akrab Mas Ahmad santosa, hasil dari DPR berupa legislasi dan pengawasan adalah sebuah langkah strategis. Jadi sejauh Panja bekerja secara tulus, ikhlas dan bukan untuk menegasikan lembaga tertentu, misalnya Satgas PMH maka pembentukan Panja itu bagus.

"Sepanjang mereka bisa menjaga konflik kepentingan, jadi tujuannya adalah menambah pendapatan negara dengan membenahi sistem perpajakan," ujar Ota.

Ota justru menambahkan, bahkan ke depan nanti kerja Satgas, Polisi dan Panja Pemberantasan Mafia Pajak akan dapat bersinergi. Satgas juga akan memberi setiap informasi yang dibutuhkan oleh Panja dan Polisi.

Saat ditanya apakah Satgas bersedia menyerahkan semua data yang dimilikinya untuk diberikan kepada Panja DPR, Ota menjawab, tujuan pendirian dua lembaga tadi berbeda. "Kan tujuannya beda. Mereka bukan untuk penegakan hukum, mereka tujuannya adalah pengawasan dan pembenahan sistem. Mereka hanya mengawasi penegakan hukum saja," pungkas Ota.