Pembentukan Panitia Khusus Badan Urusan Logistik (Pansus Bulog) II untuk menyelidiki penyewengan dana Bulog yang melibatkan Ketua DPR Akbar Tandjung bakal ditentukan Kamis mendatang (07/03/2002) dalam rapat paripurna DPR, untuk mendengarkan sikap fraksi-fraksi. DPP Partai Golkar dan Fraksi Partai Golkar (FPG) terus melancarkan lobi untuk menggagalkan pembentukan Pansus Bulog II. Sementara fraksi-fraksi di DPR terbelah dalam pro dan kontra. Nasib pembentukan Pansus Bulog II memang semakin tidak jelas dan terancam batal.

Pembentukan Pansus Bulog II memang sangat tergantung oleh sikap fraksi-fraksi di DPR. Para pelobi Golkar, diantaranya Theo L Sambuaga, Mahadi Sinambela, Ferry Mursidan Baldan, dikabarkan terus melakukan upaya pendekatan terhadap fraksi-fraksi di DPR. Antara lain, yang sudah dilobi adalah Fraksi PDIP, Fraksi Reformasi, Fraksi PPP dan Fraksi TNI-Polri. Lobi kepada fraksi-fraksi besar itu dilakukan secara intensif dan pihak pelobi Golkar yakin manuver politik ini bakal berhasil. “Lihat saja nanti,” ujar sumber PolitikIndonesia.com di Partai Golkar.

Sumber itu yakin, dengan kemampuan lobi elit partai Golkar dan lemahnya konsolidasi di partai-partai lain, yang terus menerus dilanda konflik internal, akan mempermudah upaya Golkar untuk mencari dukungan menolak Pansus.

Gencarnya lobi yang dilakukan Partai Golkar untuk menggagalkan terbentuknya Pansus Bulog II juga dikemukakan salah satu ketua DPP Partai Golkar Theo L Sambuaga."Fraksi Partai Golkar sedang melakukan pendekatan-pendekatan dengan fraksi partai lain agar bisa memahami dan bisa menyetujui sikap Golkar. Bahkan, itu sudah dilakukan DPP sejak lama," ujar Theo seperti dikutip Kompas (04/03/2002).

Dia menjelaskan, sudah menjadi strategi Partai Golkar agar Pansus Bulog tidak terbentuk. Golkar berpendapat, Pansus Bulog II tidak perlu dibentuk karena pembentukan Pansus bertujuan untuk mendorong agar proses hukum dapat berjalan. Karena itu, ketika proses hukum sudah berjalan, pansus sudah tidak lagi diperlukan. "Sekarang, proses menyangkut kasus Bulog II sudah berjalan satu tahun dan perkembangannya sudah sangat jauh. Jadi, tidak perlu lagi pansus," tegasnya.

Memang, keberhasilan manuver Golkar ini sangat ditentukan oleh sikap fraksi besar di DPR. Fraksi PDIP sangat terlihat gamang menghadapi pembentukan Pansus tersebut. Diketahui, PDIP memang sangat menghitung kemampuan Golkar untuk melakukan serangan balik terhadap PDIP dan pemerintahan Megawati. Apalagi, FPG juga memiliki senjata pamungkas untuk melakukan serangan terhadap Taufik Kiemas (suami Megawati) dan dengan mudah mencabut dukungan politik terhadap Presiden Megawati.

Menghadapi Sidang Paripurna DPR Kamis nanti, FPDIP baru bergerak pada tingkat membentuk tim yang bertugas menggodok rumusan sikap. Mereka yang terlibat dalam tim, masing-masing, Amin Arjoso, Teras Narang, Panda Nababan dan Dwi Ria Latifa.

Perkembangan di dalam fraksi PDIP juga memprihatinkan. FPDIP terbelah dalam sikap pro dan kontra yang sangat keras. Secara sederhana dapat digambarkan, FPDIP mengalami problem konsolidasi untuk menyatukan sikap. Kalangan muda PDIP diketahui sangat mendukung pembentukan Pansus. Haryanto Taslam dan Firman Jaya Daely termasuk di dalam kelompok muda ini. Sementara kelompok lain di kalangan dekat Megawati, lebih cenderung untuk bersikap netral dan tidak menggebu-gebu. Mereka rupanya menghitung serangan balik yang bakal dilakukan Golkar. Kelompok ini dimotori oleh Tauifik Kiemas dan para pengikut setianya.

Bagaiman dengan FPPP. Suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam menyikapi pembentukan pansus, sejauh ini masih terbelah menjadi dua, antara mendukung atau menentang pembentukan pansus Bulog II. Dikabarkan, di PPP terdapat dua kubu dalam menyikapi pembentukan pansus itu, yakni antara pro dan kontra. Komposisinya, pihak yang pro dibentuknya pansus Bulog lebih banyak.

Pihak yang pro pansus Bulog II mengemukakan sejumlah alasan. Pertama, untuk transparansi publik. Setiap dugaan penyelewengan anggaran negara, perlu diungkap ke publik. Kedua, pemihakan terhadap aspirasi publik, yang menginginkan digelarnya kasus Bulog II. Ketiga, demi keadilan publik yang menginginkan dituntaskannya semua kasus KKN.

Sedangkan pihak yang kontra Pansus Bulog, lebih banyak berpegang pada prinsip proses hukum kasus ini sedang berjalan, sehingga tidak perlu lagi dibentuk pansus.

Sikap secara tegas menolak pembentukan Pansus Bulog II dipastikan datang dari Fraksi TNI/Polri. Fraksi ini melihat kasus Bulog II ini dari berbagai sisi, terutama kepentingan yang lebih besar untuk bangsa dan negara.

Menghadapi kasus Bulog, dikabarkan, Fraksi TNI-Polri telah mengobservasi bahwa proses hukum kasus dana nonbujeter Bulog sedang bergulir dan Akbar Tandjung pun telah dinyatakan sebagai tersangka. Fraksi ini mengacu ke Tap MPR No 8 yang mendorong proses hukum, sehingga pembentukan pansus tidak perlu.

Fraksi TNI-Polri tak mendukung penuntasan kasus Bulog II lewat proses politik, dengan alasan, negara dan bangsa ini sedang menghadapi banyak persoalan yakni perekonomian yang berantakan dan masalah sosial politik lainnya yang kalau dibuat ramai lagi oleh kasus Bulog, pasti akan menambah runyam persoalan. 'Akan timbul gonjang-ganjing lagi,' ungkap Wakil Ketua Fraksi TNI-Polri Cristina Rantetana seperti dikutip Media Indonesia (04/03/2002).

Sementara ini, sikap tegas mendukung pembentukan Pansus Bulog baru muncul dari Fraksi Reformasi. Patrialis Akbar dari Fraksi Reformasi menegaskan, fraksinya telah membuat keputusan mendukung sepenuhnya pembentukan pansus. Dan berharap, dengan terbentuknya pansus kasus dugaan penyalahgunaan dana nonbujeter Bulog senilai Rp40 miliar itu mampu menghilangkan berita negatif yang selama ini terus bergulir dan turut menciptakan tidak kondusifnya situasi politik.

Patrialis mengemukakan, sejauh ini sikap Fraksi Reformasi sangat jelas, yakni ingin memberantas segala bentuk KKN sebagaimana diamanatkan oleh agenda reformasi.

'Soal ini, Fraksi Reformasi telah mantap dan memutuskan hal ini dalam rapat intern, bahwa pansus Bulog II perlu dibentuk. Teknisnya, akan dibawa Fraksi Reformasi ke rapat paripurna DPR tanggal 7 Maret nanti,' tandasnya kepada Media (04/03/2002).

Sikap Fraksi Reformasi ini tampaknya bakal didukug oleh Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) yang memang getol mendorong pembentukan Pansus sejak awal. Sikap FKB tampaknya bakal bulat mendukung Pansus tersebut. Selain FKB, dukungan membentuk Pansus bakal didukung fraksi-fraksi kecil di DPR.

Memang, dalam urusan menggagalkan pembentukan Pansus Bulog II ini, kemampuan manuver politik dan lobi Golkar yang didukung oleh kekuatan dana besar akan kembali diuji. Jika berhasil, Golkar dan tentu saja Akbar Tanjung, untuk sementara akan selamat dari gempuran lawan politiknya. Di sisi lain, kita akan menonton, bagaimana elit politik kita sibuk mempertahankan posisi masing-masing dan melupakan agenda reformasi.