Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Tangerang Selatan, diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Panwaslih diduga tidak bersikap netral dan berpihak pada pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany dan Benyamin Davnie, dengan tidak menindak pelanggaran kampanye yang dilakukan calon petahanan itu.

Pelapornya adalah, kuasa hukum warga Tangerang Selatan, Habiburokhman. Hal ini terkait dengan dugaan penggunaan fasilitas Pemkot Tangsel untuk kampanye terselubung, Airin – Benyamin, dengan cara memuat e-Book "Menata Tangsel, Sudah, Sedang, dan Akan Dilaksanakan oleh Hj Airin Rachmi Diany" di dalam portal resmi Pemkot Tangsel.

“e-Book yang berisi dugaan keras iklan terselubung pasangan calon nomor urut 3 Tangsel itu masih terpampang di sana. Padahal sebelumnya, kita sudah melaporkannya ke Bawaslu," ujar Habib di Kantor DKPP, Jakarta, Jumat (02/10).

Habib meyakini, pemuatan e-Book di portal resmi Pemkot Tangsel merupakan pelanggaran terhadap Undang- Undang Pilkada, Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015. Akan tetapi, meski telah melapor ke Bawaslu, nyatanya sampai saat ini, Panwaslih kota Tangsel tidak menganggap pemasangan e-Book tersebut sebagai pelanggaran.

“Maka dari itu, sikap Panwasalih kota Tangsel yang mengabaikan dugaan pelanggaran yang dilakukan Airin ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 9 huruf C dan Pasal 10 huruf A kode etik Penyelenggara Pemilu yang mengatur soal netralitas penyelenggara pemilu. Makanya kami melaporkan ke DKPP hari ini," ujar dia.

Dikatakan Habib, Panwaslih kota Tangsel seharusnya bisa menjalankan tugasnya dengan netral. Ia mengingatkan, ancaman sanksi yang bisa diberikan kepada Airin dan Benyamin bila terbukti melakukan kampanye terselubung dengan menggunakan fasilitas negara adalah pencoretan sebagai pasangan calon.

"Sanksinya pencoretan sebagai pasangan calon sudah terbukti ada di Pasal 71 ayat 4, tapi kok sanksinya peringatan saja, nggak dipenuhi. Selain itu, e-Book itu sekarang masih ada, masih terpampang," jelasnya.