Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dengan bulat menyepakati perpanjangan misi politik di Libya. Misi politik ini mempunyai mandat untuk mendukung pemerintah Libya mempromosikan demokrasi, memulihkan keamanan, dan mengeliminasi arus senjata yang masuk ke negara tersebut.

Resolusi perpanjangan misi DK PBB itu disepakati selama setahun. Kesepakatan itu didapat secara bulat dalam awal pertemuan menteri. Mereka yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton dan menteri luar negeri dari Rusia, Inggris, Prancis, dan Jerman.

Clinton menyebut perpanjangan misi di Libya menunjukkan komitmen PBB kepada Libya dan pengakuan bahwa warga Libya berhak mendapatkan masa depan yang mereka inginkan. Wakil Duta Besar Libya untuk PBB Ibrahim Dabbashi mengatakan keputusan PBB itu menunjukkan bahwa Dewan Keamanan mendukung rakyat Libya.

Seperti diberitakan Al-Arabiya, Selasa (13/03), dalam resolusi baru, mandat Misi PBB Untuk Mendukung Libya (UNSMIL) akan diperpanjang untuk jangka waktu 12 bulan. Selama 6 bulan lamanya, misi tersebut akan berada dibawah kepemimpinan Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB.

Resolusi itu juga mengungkapkan keprihatinan terhadap penyebaran senjata yang dilarang. Resolusi ini juga menggarisbawahi kerja sama memastikan bahwa orang yang melanggar hak asasi manusia dan melakukan serangan terhadap warga sipil harus bertanggung jawab.

Selain itu, hal ini juga menegaskan kembali bahwa PBB harus memimpin koordinasi dalam upaya mendukung transisi Libya. Resolusi itu juga menyerukan kepada pemerintah Libya untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, termasuk perempuan menurut hukum internasional.