Siapa calon wakil Presiden yang akan mendampingi Joko Widodo dalam pemilihan Presiden, 9 Juli mendatang sepenuhnya tergantung kepada keputusan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

Hal tersebut disampaikan politisi PDIP Fahmi Habcy kepada pers, Selasa (29/04) di Depok, menanggapi beragam spekulasi yang beredar di publik tentang sosok yang akan menjadi cawapres Jokowi. “Megawati berhak sepenuhnya menentukan Cawapres. Kapasitas Ibu Megawati sudah mengerti bibit, bebet, dan bobot yang tepat untuk melengkapi Jokowi dan PDIP untuk bertarung di pilpres nanti," ujar dia.

Ketika disinggung apakah berarti Jokowi tidak berperan menentukan bakal cawapresnya sendiri, Fahmi menegaskan bahwa hanya ada dua ketua umum partai yang secara bijak tidak memaksakan diri untuk menjadi capres dan memberikan kesempatan regenerasi kepada Jokowi, yakni Megawati dan Surya Paloh. “Tapi bukan berarti beliau melepas begitu saja penentuan cawapres," katanya.

Fahmi meyakini Jokowi tidak mempersoalkan soal penentuan cawapres itu karena bakal capres PDIP itu tentu memahami mekanisme yang berlaku di internal partai.

“Jokowi bukanlah tipe anak kurang ajar dan tidak tahu diri. Ingat pendaftaran capres-cawapres memerlukan tanda tangan Bu Mega, dan tanda tangan beliau tersebut akan dicatat sejarah, buruk atau baiknya," tambah Fahmi.

Fahmi mengatakan, Mega dengan bijak dan cerdas menyerap masukan objektif dalam mencapreskan Jokowi. Ia meyakini, hal serupa akan dilakukan Mega dalam menentukan bakal cawapres. “Cuma bedanya akan didiskusikan bersama dengan Jokowi," tandas Fahmi.

Fahmi meminta publik bersabar menunggu dan tidak meributkan calon pendamping Jokowi karena harapan publik atas pencapresan Jokowi sudah didukung sepenuh hati oleh Mega.

“Mudah-mudahan sebelum peringatan kerusuhan Mei 98 nanti, PDIP telah memutuskan cawapresnya. Yang penting publik mempersiapkan diri dan merenungi apakah ingin kerusuhan Mei 98 terulang lagi di masa datang jika salah memilih presiden," tandas dia.