Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum DPP PDIP, Ronny Berty Talapessy, mengatakan, PDIP menilai penangkapan dan penahanan terhadap bakal calon bupati Batubara, Zahir, sebagai sebuah aksi kriminalisasi yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara (Sumut). 

Sebab, kata Ronny, proses hukum terhadap mantan bupati Batubara itu dilakukan setelah Zahir digadang akan maju di Pilkada Batubara 2024.

“Kami melihat bahwa kasus Zahir ini penuh dengan unsur politik. Ada invisibel hand yang punya kepentingan mentersangkakan Zahir,” kata Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum DPP PDIP, Ronny Berty Talapessy, di Kantor DPD PDIP, Jalan Jamin Ginting, Medan, Rabu (4/9/2024).

Ronny menolak menjelaskan terkait pihak yang disebutnya menjadi ‘invisible hand’. Hanya saja Ronny menilai pihak aparat penegak hukum dalam hal ini pihak Polri terkesan menunjukkan keberpihakan. 

“Kita sama-sama tau, banyak hal yang seperti ini. Polri jangan tebang pilihlah, ada beberapa kasus yang mencuat tapi tidak diproses. Kita tahu seperti Blok Medan yang merupakan fakta di persidangan, masa itu nggak diproses,” kata Ronny.

Menurut Ronny, PDIP akan terus melawan berbagai upaya menjadikan hukum sebagai instrumen politik oleh pihak tertentu. Dalam posisi ini PDIP selalu berada di barisan rakyat.

“Biarlah warga Sumut yang menilai invisible hand itu. Kami sudah melakukan pra peradilan artinya kita sudah meminta agar ada putusan hukum yang jelas terkait dengan penetapan Zahir sebagai tersangka,” pungkas Rony. []