Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku dirinya belum menerima rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Pelindo DPR merekomendasikan ke Presiden Jokowi untuk mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno.

"Kalau sudah terima, baru saya bicara," kata Jokowi, di Istana Bogor, Jumat (18/12). Di tempat yang sama, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, keputusan DPR itu sebagai saran politik. Namun JK mengakui, keputusan itu menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan oleh pemerintah.

"Ini kan di DPR itu suatu saran politik saran politis. Pemerintah tentu, selain mempertimbangkan politis, juga mempertimbangkan aspek lainnya," kata JK.

Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II Rieke Diah Pitaloka meminta Presiden Jokowi untuk memecat Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno.

Hal ini menyusul temuan Pansus dalam penyelidikan yang dilakukan dalam pengelolaan Jakarta International Container Terminal (JICT).

"Pansus sangat merekomendasikan kepada Presiden Jokowi untuk menggunakan hak prerogatifnya untuk memberhentikan Menteri BUMN Rini Soemarno," kata Rieke dalam sidang Paripurna DPR, Kamis (17/12).

Rieke mengatakan, Pansus menyatakan Rini telah melakukan pembiaran terhadap hal-hal yang melanggar undang-undang terkait dengan pengelolaan JICT dan perpanjangan kontrak pengelolaan dengan Hutchison Port Holding (HPH).

"Juga dengan sengaja tidak menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai Menteri BUMN," kata Rieke.

Tidak hanya Rini, Rieke juga meminta agar Dirut Pelindo II RJ Lini dipecat. "Kami sangat merekomendasikan memberhentikan Dirut Pelindo II RJ Lino," pungkas Rieke,