Pengamat yang juga Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, mengatakan, dirinya berharap langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan Kapolda hingga Kapolres di Ibukota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur (Kaltim) tidak berkaitan dengan rencana mobilisasi massa pasukan berani mati pembela Jokowi.

Sebab, kata Muslim Arbi, jika hal itu berkaitan, maka akan mengganggu pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden berikutnya.

Menurut Muslim, jika dikumpulkannya Kapolda hingga Kapolres di IKN bertujuan menjaga kondusifitas keadaan negara maka hal itu memang tugas Jokowi menjalankan konstitusi.

"Tetapi jika ada maksud lain dari arahan Joko Widodo, publik akan mencurigai kegiatan tersebut. Mengingat antara hari ini tanggal 12 September berdekatan dengan rencana mobilisasi massa pendukung Jokowi pada 22 September yang datang," kata Muslim Arbi, Kamis (12/9/2024).

Muslim mengatakan, kegiatan di IKN itu akan berdampak pada Polri yang seolah-olah untuk mengamankan mobilisasi massa tersebut.

"Kalau itu benar terjadi maka Jokowi tambah merusak diri dan kepemimpinannya di ujung sisa masa jabatannya, dan merusak kepolisian sekaligus. Hal itu adalah pelanggaran sumpah jabatan yang nyata," kata Muslim.

Muslim memprediksi publik akan marah jika benar Jokowi melindungi mobilisasi massa pendukungnya. Bahkan, diprediksi akan terjadi benturan dengan masyarakat.

"Publik pasti menganggap Jokowi biang kerok dan penyebabnya. Hal itu berakibat publik desak MPR gelar sidang Istimewa memecat Presiden Joko Widodo. Jadi sebaiknya Jokowi jangan berpikir ke arah itu," kata Muslim.

Mobilisasi massa itu juga dapat diartikan upaya Jokowi menggagalkan pelantikan Prabowo, Ini artinya ada upaya mencoba memperpanjang kekuasaannya dengan menerbitkan dekrit darurat sipil karena kondisi negara kacau.

"Jadi sebaiknya di sisa masa jabatannya, Joko Widodo legowo saja. Jangan sampai nafsu kekuasaan mengalahkan akal sehatnya. Jika hal itu benar terjadi, Jokowi adalah musuh negara dan pengkhianat bangsa," pungkas Muslim. []