Untuk menghindari konflik kepentingan seperti yang dikhawatirkan banyak pihak, panitia konvensi akhirnya sepakat untuk tidak melibatkan Akbar Tandjung dalam seluruh proses pengambilan keputusan konvensi. Termasuk di antaranya adalah dalam proses penentuan suara di Dewan Pimpinan Pusat saat prakonvensi maupun konvensi nasional.

Kendati demikian, menyangkut surat keputusan pembentukan panitia konvensi, mereka sepakat untuk tidak mengubah klausul yang menempatkan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar sebagai penanggung jawab konvensi.

Ketua Harian Konvensi Slamet Effendy Yusuf dan Wakil Sekretaris Konvensi Rully Chairul Azwar menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di Gedung DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (12/8).

"Kami dari panitia memberi garansi, Pak Akbar Tandjung selaku Ketua Umum Partai Golkar tidak boleh mengintervensi keputusan apa pun tentang konvensi ini karena beliau adalah peserta," kata Slamet Effendy Yusuf.

Lebih lanjut juga ditegaskan bahwa peraturan ini pun berlaku untuk Marwah Daud Ibrahim dan Theo L Sambuaga yang juga menjadi peserta konvensi. Keduanya, meski sebagai Ketua DPP Partai Golkar, tidak lagi memiliki hak suara dalam proses-proses pengambilan keputusan tentang konvensi.

Ditanya pers apakah Akbar bisa menugaskan Sekretaris Jenderal Partai Golkar untuk mewakili dirinya dalam menerima berbagai laporan perkembangan dari panitia konvensi, kata Slamet, secara teoretis hal itu mungkin dilakukan. "Tapi itu hanya salah satu cara," tambahnya.

Direncanakan, hasil rapat panitia konvensi Senin malam tersebut akan disampaikan dalam Rapat Harian DPP Partai Golkar, Kamis besok. Proses Konvensi kini telah memasuki tahap verifikasi atau pengecekan keabsahan kelengkapan administratif dari 19 orang bakal calon.

Hasil dari tim verifikasi akan dirapatkan dalam Pleno Badan Pelaksana Konvensi pada tanggal 21 Agustus 2003. Selanjutnya yang lulus akan dikukuhnya dan diumumkan kepada masyarakat.

Secara terpisah, Setiawan Djody mengaku mengandalkan dukungan dari Dewan Pimpinan Daerah untuk terus maju sebagai calon presiden dalam Konvensi Partai Golongan Karya.

Djody mengatakan hal tersebut di sela-sela persiapannya menggelar konser Kantata Takwa menyambut Hari Ulang Tahun ke-58 Kemerdekaan RI, Selasa malam.

Mekanisme macam ini, menurut Djody, merupakan mekanisme yang menguntungkan bagi seorang calon presiden karena dapat sekaligus menghitung dukungan riil dari bawah. "Calon yang terang-terangan tidak mendapat dukungan dari bawah pasti akan mundur karena ’gizinya’ tidak mencukupi," paparnya.

Djody mencalonkan diri sebagai presiden atas usulan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) ke DPP Partai Golkar, 28 Juli 2003. Dia meminta agar Partai Golkar jujur dan transparan. "Namun, jika gagal dikelola dan penuh kebohongan, Golkar akan tambah hancur dan rontok," ujar Djody.