Memasuki awal triwulan kedua, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta yang masih sangat memprihatinkan. Hingga 8 April lalu, penyerapan anggaran baru sampai 4,5 persen. Tahun lalu, APBD DKI yang terserap hanya hanya 83 persen, dari 97 persen yang ditargetkan.

Persoalan penyerapan anggaran tersebut, menjadi bahasan dalam pertemuan Gubernur DKI Joko Widodo dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Balai Kota, Jakarta, Kamis (10/04). “Ini sudah bulan April, tapi banyak Dinas, Sudin dan SKPD belum bergerak apa-apa. Perlu saya sampaikan sampai 8 April kemarin penyerapan belanja baru 4,56 persen," ujar Jokowi.

Dengan kondisi seperti ini, Jokowi mengimbau kepada SKPD agar melakukan penyerapan anggaran lebih cepat, sehingga Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tidak membengkak di akhir tahun nanti.

Meski meminta cepat melakukan penyerapan, Jokowi menegaskan agar SKPD tidak sembarangan menggunakannya. Ia mengatakan pengawasan dan ketepatan sasaran penggunaan anggaran tetap harus dijaga.

“Kehati-hatian bapak ibu, hati-hati bolak balik, uang APBD gede banget, besar sekali, penggunaan dengan hati-hati memproteksi bapak ibu semuanya," tutur Jokowi.

Jokowi mengingatkan, pada tahun ini DKI memiliki anggaran Rp72 triliun. “Tahun ini APBD kita besar sekali, sampai Rp 72 triliun, bagaimana kalau tidak terserap bagus lagi?," ujarnya .

Penyerapan tinggi memang bukan satu-satunya indikator suksesnya program pemerintah. Namun penyerapan menyangkut peredaran uang di masyarakat. "Peredaran uang semakin banyak, pertumbuhan ekonomi kita semakin tinggi, SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) kok sampai Rp7 triliun," ujar Jokowi.