Hubungan bilateral Australia – Indonesia pasca pemberian visa tinggal sementara kepada 42 warga Indonesia asal Papua oleh Australia agaknya semakin renggang. Setelah Perdana Menteri Australia Jhon Howard buka suara bahwa hubungan kedua negara ini tengah mengalami masa sulit, kini giliran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memberikan komentar. Sudah tentu pernyataan SBY lebih keras dibandingkan kata-kata yang diungkapkan PM Howard.

SBY menyatakan bahwa kedaulatan dan kehormatan bangsa dan negara Indonesia terusik atas pemberian visa oleh Pemerintah Australia. Bahkan Presiden Susilo beranggapan ada motif tertentu atas pemberian suaka tersebut. “Itu berkenaan dengan sesuatu yang sangat fundamental bagi negara Indonesia, yaitu kedaulatan dan kehormatan sebagai bangsa dan negara,” kata SBY dalam pernyataannya kepada pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/4).

Tak hanya itu, Presiden SBY juga memperingatkan secara keras elemen-elemen masyarakat Australia yang mendukung gerakan separatis di Papua. “Indonesia tidak akan memberi toleransi apa pun terhadap elemen-elemen yang ada di negara mana pun, termasuk Australia, yang nyata-nyata memberikan dukungan dan bermain untuk sebuah gerakan separatis yang ada di Papua,” lanjut Presiden dengan mimik muka keras.

Namun, SBY tidak mengungkapkan rinci tindakan apa yang akan diambil terhadap elemen masyarakat Australia pendukung gerakan separatis Papua. Yang pasti, warga Australia yang ada di Indonesia khususnya di Papua akan diawasi secara ketat oleh aparat keamanan. Apalagi TNI yang ada di Papua kini telah mendapat restu dari Jakarta untuk bertindak lebih cepat dan berani dalam membantu Polri pasca kerusuhan Abepura.

Gerakan elemen asing yang membantu separatis di tanah air sebenarnya telah terpantau sejak lama. Hendropriyono ketika menjabat Kepala Badan Intelejen Negara pernah mengungkapkan hal ini. Bahkan Kepala Staf Angkatan Darat ketika dijabat Ryamizard Ryacudu menyatakan ada ribuan agen asing yang melakukan aktivitasnya di Indonesia. Bahkan, kasus kaburnya tokoh separatis RMS Alex Manuputy ke Amerika Serikat disinyalir tak lepas andil agen intelejen Australia.

Pemberian visa pada 42 warga Indonesia asal Papua itu seakan kembali menegaskan kebijakan politik luar negeri Australia yang selama ini dijalankan Howard terhadap Indonesia. Kebijakan luar negeri Howard sebenarnya sudah lama tak disukai Indonesia. Sebut saja sikap Australia atas kasusnya Timor Leste merdeka dan isu terorisme yang dikumandangkan Amerika. Pemerintahan Howard dinilai terlalu jauh mencampuri urusan dalam negeri Indonesia, bahkan terkesan mendikte.

Kini, Jakarta (SBY-red) mengirim pesan yang jelas kepada Australia untuk menjadi negara bertetangga yang saling menghormati dan tak terlalu mencampuri urusan dalam negeri masing-masing.

Dalam pernyataannya SBY juga menegaskan pemerintah akan meninjau kembali berbagai kesepakatan yang telah diambil kedua negara juga. “Ada keperluan bagi kedua pemerintah untuk melakukan dialog kembali, pertemuan-pertemuan diplomatik yang sungguh-sungguh dan intensif, untuk melihat kembali bagaimana sesungguhnya kerangka kerja sama dan persahabatan yang bersifat strategis dan komprehensif. Sekarang ini dan ke depan nanti, kita perlu melihat berbagai kesepakatan kedua negara,” ujar Presiden tegas.