Presiden Joko Widodo akam mempertimbangkan kritik dan masukan dari publik dalam menentukan penjabat gubernur. Presiden belum memutuskan apakah usulan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tersebut disetujui atau tidak.

Seperti diketahui, Mendagri mengusulkan dua perwira polri sebagai penjabat Gubernur untuk provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara. Namun, usul ini menuai pro dan kontra serta kritik dari berbagai pihak karena dianggap dapat mengganggu netralitas Polri dalam pilkada.

“Masukan kritik dari publik saya yakin akan menjadi pertimbangan Presiden untuk memutuskan apakah usulan Pak Mendagri disetujui atau tidak," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/01).

Johan mengaku, belum mengetahui persis sikap Presiden atas usulan Mendagri tersebut. Sebab, Jokowi baru saja kembali dari kunjungan kerja ke lima negara di Asia.

“Baru sebatas usulan yang disampaikan Mendagri. Nah saya belum konfirmasi lagi ke Pak Presiden bagaimana terkait usulan ini," kata Johan.

Sementara, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, usulan penjabat Gubernur dari Polri dimaksudkan untuk menjaga keamanan di wilayah Sumut dan Jabar yang tergolong rawan jelang Pilkada. Tjahjo juga memastikan langkah ini tak melanggar undang-undang atau peraturan apapun.