Terjawab sudah arah politik Partai Keadilan Sejaktera (PKS) yang sebelumnya diisukan akan menarik dukungan terhadap Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Hasil sidang Majelis Syuro III PKS yang digelar di Jakarta 26-27 November 2005 memutuskan tetap mendukung Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla (SBY-JK).

"Majelis Syuro tidak menarik dukungan (tetap mendukung -red) pemerintahan SBY-JK, PKS juga tidak menarik dukungan dari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB)," ungkap Ketua Majelis Syuro PKS, K.H. Hilmi Aminuddin, dalam sebuah jumpa pers pembacaan hasil-hasil Sidang Majelis Syuro PKS, di Jakarta, Minggu (27/11) petang.

Namun, PKS tetap menelurkan pandangannya tentang perombakan kabinet, PKS mendesak Presiden SBY mengganti kabinet khususnya di tim ekonomi. "PKS meminta agar perombakan kabinet dilakukan khususnya di tim ekonomi. Tanpa menyebutkan nama-nama menteri yang kami maksud, PKS akan menyampaikan permintaan perombakan kabinet ini kepada pemerintah, sehingga kalau pun tim ekonomi tidak jadi dirombak maka orang yang dimaksud tidak dirugikan," jelas Tifatul Sembiring, Presiden PKS.

Sebelumnya PKS ‘mengertak’ melalui Dewan Pimpinan Daerah (DPD) antara lain DPD PKS DIY dan DPD PKS Solo. Kedua DPD tersebut mendesak agar DPP PKS menarik dukungan terhadap pemerintahan SBY-JK menyusul kebijakan penaikan harga BBM per 1 Oktober lalu.

Kontrak politik dengan SBY-JK juga disinggung dalam delapan butir pernyataan sikap PKS terhadap koalisi dengan SBY-JK. PKS menilai selama satu tahun terakhir pencapaian kontrak politik PKS dengan SBY-JK belum mencapai titik optimal. Namun, Majelis Syuro PKS menilai itu masih dalam batas-batas toleransi karena situasi bangsa masih dalam masa transisi.

Karena itu, PKS tetap akan mengawal perbaikan kinerja pemerintah dan memposisikan diri sebagai mitra kritis konstruktif bagi pemerintah. "Kami (PKS -red) akan coba untuk lebih mendorong dan mengupayakan kinerja pemerintah dengan cara lebih berkomunikasi dengan pemerintah dan mendukung menteri-menteri PKS yang berada di KIB agar lebih berprestasi lagi," kata Tifatul didampingi oleh Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Suharna Surapranata dan Sekjen PKS Anis Matta.

Dukungan PKS besar artinya bagi pemerintahan SBY-JK yang beberapa bulan terakhir turun akibat mengambil kebijakan yang tak popouler yaitu menaikkan harga BBM. Sudah tentu nilai tawar pemerintahan SBY-JK di DPR makin kuat.