Pajak Pertambahan Nilain (PPN) 12 persen mulai berlaku 1 Januari 2025. Kelas menengah yang paling terdampak menyerukan hidup sederhana. 

Sebelumnya PPN diketok palu 12 persen oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat era Presiden Jokowi tepatnya pada 12 Maret 2024. Kini saat Sri menjadi Menkeu lagi di era Presiden Prabowo, kebijakan itu tetap diberlakukan padahal diprotes publik. 

"APBN memang tetap harus dijaga kesehatannya karena APBN itu harus berfungsi dan mampu merespon dalam episode global financial crisis. Countercyclical tetap harus kita jaga. Jadi di sini sudah dibahas dengan Bapak/Ibu sekalian, sudah ada UU-nya, kita perlu siapkan agar itu bisa dijalankan, tapi dengan penjelasan yang baik, bukannya membabi buta," katanya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI tahun lalu. 

Keputusan itu langsung menuai kritik pedas warganet di media sosial. Seruan untuk hidup sederhana langsung menjadi trending topik sebagai bentuk boikot atau protes kepada pemerintah yang menaikkan Pajak Pertambahan Nilai tersebut.

Muncul usulan agar melakukan boikot terhadap pemerintah tanpa perlu melakukan demo dan melanggar hukum. Hal ini muncul dalam 

Unggahan di media sosial X (Twitter) mulai diserukan di akun Instagram @undercover.id sejak Sabtu (16/11/2024). Beberapa langkah boikot diserukan warganet. Seruannya antara lain:

Jangan ganti HP baru, jangan ganti motor baru, pakai semua subsidi yang diberikan pemerintah, belanja ke sektor informal (pasar tradisional, pasar rumahan), pakai barang sampai rusak, kalau rusak, perbaiki, menabung kalau ada uang lebih, nikmati hal-hal gratis, misalnya jalan-jalan ke taman, beli makan di warung yang tidak memungut PPN 12 persen.

Unggahan di Instagram @undercover.id tersebut mendapat belasan ribu like dan ribuan komentar. 

Banyak warganet yang mendukung karena kebijakan PPN 12 persen adalah kebijakan yang menyulitkan rakyat, padahal daya beli masyarakat sedang turun. Selai itu, usulan boikot ini dinilai bagus karena tidak melanggar hukum.

"Nah gerakan bagus ini, jangan apa2 dibebankan ke rakyat, sumber daya alam kita melimpah. Negara harus belajar gimana maksimalkan SDA yang kita punya, dan bagaimana mencari sumber APBN lain selain dari sektor pajak. Jangan sebagian besar bergantung sama pajak, kasian rakyat dan kasian pengusaha yang notabennya sudah membantu pemerintah mengurangi pengangguran," kata akun Instagram @you***

"Kita ini negara kaya tapi mayoritas pendapatan negara masih berasal dari pajak. Bahkan konglomerat Indonesia hampir semuanya berdagang dan teknologi. Terus pertanyaanya, kita punya batubara, minyak, cadangan emas, tanah yg subur dan masih banyak lagi kira kira siapa yang menikmati?" ujar akun lainnya, @rin*** "PPPN ini dampaknya besar loh. Bayangkan kalau bahan baku udah kena PPN, terus dijadikan bahan jadi lalu kena PPN lagi. Jangan bilang cuma naik 1%. Naiknya bisa banyak," tulis akun @ste****. []