Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dikabarkan telah memutuskan keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP). PPP pun akan segera membangun kerja sama dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Sementara, pihak KMP masih sikap resmi PPP.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dikabarkan telah memutuskan keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP). PPP pun akan segera membangun kerja sama dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Sementara, pihak KMP masih sikap resmi PPP.

Juru Bicara KMP Tantowi Yahya menyebut, hingga kini PPP masih tergabung di pihaknya. “Sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari PPP yang berpindah koalisi. Setahu kami mereka hanya pindah saat voting MPR saja," ujar Tantowi kepada pers di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (09/10).

Tantowi mengatakan, pihaknya masih berpegang pada pernyataan resmi Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali yang menyatakan hengkang ke KIH hanya untuk pemilihan pimpinan MPR saja. Selebihnya tetap berada di KMP.

“Sejauh ini belum ada pembahasan di tingkat presidium mengenai posisi PPP. Perlu ada kejelasan formal dari mereka untuk tentukan posisi," ujar Tantowi.

Kabar yang beredar, rapat pleno DPP PPP bersama fraksi telah memutuskan menghentikan kerjasama dengan KMP. Sejak PPP menempatkan Hazrul Azwar untuk menjadi pimpinan MPR melalui paket yang diajukan kubu KIH, sejak itu kerjasama sudah berakhir.

PPP kecewa karena KMP tidak mengakomodasi keinginan PPP, padahal sudah bekerja sama baik sejak masa-masa pilpres, paripurna DPR, UU MD3, UU Pilkada, tatib pemilihan DPR dan MPR, hingga proses pengajuan pimpinan MPR.

Terkait kekecewan PPP atas paket pimpinan MPR yang diajukan KMP, Tantowi mengungkap lobi yang terjadi di internal KMP sejak awal, PPP yang diwakili oleh Suryadharma telah bersedia tak dilibatkan dalam paket pimpinan MPR.

“Kita tahu bersama kalau di internal PPP itu terpecah ya. Maka itu Pak Suryadharma sudah setuju untuk tak dimasukan dalam paket pimpinan MPR. Tetapi dia minta kompensasi," ujar politisi Golkar tersebut.

Kompensasi yang dimaksud adalah kursi pimpinan Komisi DPR. PPP dibebaskan untuk memilih posisi ketua komisi. “Mereka pilih Ketua Komisi I yang strategis. Dengan aklamasi, kami (KMP) menerima permintaan tersebut ditambah wakil ketua di beberapa komisi. Tetapi rupanya di tingkat bawah PPP ada yang tetap ingin posisi wakil ketua MPR," tandas Tantowi.