Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekrit yang isinya pengakuan terhadap Crimea sebagai negara berdaulat dan merdeka. dekrit ini dikeluarkan menyusul hasil referendum Crimea pada Minggu (16/03) di mana 96,7 persen warga menyatakan keinginan agar Crimea berpisah dari Ukrania dan bergabung dengan Rusia.

Seperti dikutip dari BBC, Selasa (18/03), referendum Crimea memicu dikeluarkannya sanksi oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Sebanyak 21 pejabat Rusia dan Crimea diberi sanksi di antaranya pembekuan aset dan larangan perjalanan.

Menteri Luar Negeri Jerman Frank-Walter Steinmeier mengatakan, mereka yang diberi sanksi di antaranya 8 pejabat Crimea, 10 orang Rusia, anggota parlemen dan 3 personel militer.

Sedangkan Presiden sementara Ukraina, Oleksandr Turchynov bersumpah tidak akan referendum yang disebutnya sebagai pencaplokan Crimea oleh Rusia. Dia mengumumkan memperkuat militer negaranya selama kebuntuan dengan Rusia.

Dalam pidatonya di televisi, Senin (17/03) malam, Turchynov mengatakan pemerintahannya dapat melakukan segala kemungkinan untuk menyelesaikan krisis diplomatik ini. Dia memuji warganya yang menolak menanggapi provokasi Rusia dengan kekerasan.

Turchynov juga mengatakan bisa mengerahkan sebagian kekuatan militer dan mengatakan, "warga Ukraina harus bersatu dalam keluarga besar yang siap melindungi rumahnya," ujarnya.

Turchynov berbicara setelah Amerika Serikat dan Uni Eropa menegaskan referendum Crimea ilegal. Para pejabat AS dan Uni Eropa mengumumkan sanksi terhadap para pejabat Rusia dan sekutu mereka di kawasan itu.

Di Washington, Presiden Barack Obama memperingatkan Moskow. "Intervensi militer Rusia di Ukraina hanya akan membuat isolasi terhadap diplomatik Rusia dan berdampak kepada perekonomian Rusia," ujar Obama.