Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa penanganan berbagai perkembangan di Papua tetap dilakukan dalam koridor otonomi khusus. Selain itu Presiden juga meminta Gubernur Papua untuk mengajak masyarakatnya tidak terprovokasi dengan pernyataan beberapa pihak di parlemen Amerika Serikat yang mendukung kemerdekaan Papua.

Hal tersebut mengemuka setelah Presiden menerima Gubernur Papua JP Salossa di Istana Merdeka Senin (8/8) malam. "Presiden meminta kepada saya agar memberikan penjelasan kepada masyarakat di Papua supaya jangan terprovokasi," kata Gubernur Papua, J.P. Solossa.

JP Salossa menghadap Presiden dalam rangka melaporkan perkembangan daerah yang dipimpinnya. Yang dilaporkan antara lain menyangkut Pilkada, Majelis Rakyat Papua (MRP), pemekaran provinsi, serta pelaksanaan otonomi khusus (Otsus). "Presiden sangat `commit` dalam pelaksanaan otonomi khusus, penanganan Papua tetap berada di bawah koridor otsus. Itu penegasan Presiden," ungkap Salossa senang.

Dalam pertemuan tersebut Presiden juga menjelaskan kepada Gubernur Papua bahwa Pemerintah telah secara langsung mendapat jaminan dari Pemerintah AS bahwa tetap mendukung Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Presiden sudah langsung menanyakan kepada pemerintah AS, sudah ada komitmen dari kongres dan Presiden Bush bahwa AS tetap mendukung integritas Indonesia, termasuk Papua di dalam NKRI," jelas Solossa.

Salossa juga menyesalkan dengan pernyataan beberapa oknum dewan adat Papua yang menginginkan agar Papua mengembalikan status otonomi khusus yang telah diberikan pemerintah pusat.

"Saya pikir itu bukan penyelesaian. Apa motifnya, mau dibikin apa Papua kalau otonomi khusus dikembalikan? Siapa yang bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa di Papua, apa mereka bisa bertanggung jawab?" kata Gubernur Papua dengan nada keras.

Lebih lanjut Salossa menyatakan, "Otonomi khusus itu penanganannya baik, tidak dengan menggunakan kekerasan. Kalau memang ada kritik, saran, kita bicarakan secara baik, bukan dengan cara pengembalian Otsus ini. Itu justru akan menimbulkan persoalan yang menjadi berat".

Menanggapi rencana demonstrasi besar-besaran yang akan dilangsungkan di Papua pada tanggal 15 Agustus oleh kelompok-kelompok yang mendukung pemisahan Papua, Solossa mengingatkan bahwa hal itu tidak mengganggu kegiatan masyarakat sehari-hari. "Rakyat secara keseluruhan sekarang ini tetap menjalankan kegiatan-kegiatan mereka seperti biasa, tidak terlalu terpengaruh," ujarnya.