PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden adalah sebuah isu yang menarik untuk diperdebatkan dari sudut pandang moral dan etika. 

Keputusan MK mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden harus mencakup berbagai sudut pandang, termasuk pertimbangan moral, etika, dan hukum.

Ada beberapa pendapat yang bisa dipertimbangkan dalam mengevaluasi keputusan tersebut. Dari segi moral, beberapa orang mungkin berpendapat bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat konstitusi memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, tanpa memandang usia mereka.

Mereka mungkin berpendapat bahwa membatasi calon berdasarkan usia bisa dianggap sebagai diskriminasi, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral kesetaraan dan keadilan.

Namun, dari sudut pandang etika, argumen yang berlawanan juga bisa diajukan. Bahwa membatasi usia calon presiden dan wakil presiden merupakan langkah yang wajar untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih memiliki pengalaman dan kematangan yang cukup untuk menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik.

Di sisi lain, argumen bahwa pemimpin yang lebih tua mungkin kurang mampu memahami dan mewakili kepentingan generasi muda secara efektif.

Seharusnya dalam membuat keputusan semacam ini, MK harus mempertimbangkan tidak hanya aspek moral dan etika, tetapi juga pertimbangan hukum dan konstitusional.

Mereka harus memastikan bahwa keputusan mereka sejalan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan konstitusi negara, sambil mempertimbangkan kepentingan jangka panjang bangsa.

Keputusan MK yang membatalkan usia minimal calon presiden dan wakil presiden seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, memang sangat kontroversial dan memicu berbagai reaksi dari publik.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengevaluasi keputusan tersebut adalah, MK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap peraturan hukum yang ada sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi negara.

Jika keputusan tersebut didasarkan pada interpretasi yang tepat terhadap konstitusi, maka itu bisa dipandang sebagai langkah yang memperkuat supremasi konstitusi.

Meskipun keputusan ini memungkinkan individu yang lebih muda untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, hal itu juga memunculkan pertanyaan tentang keseimbangan antara pengalaman dan representasi.

Sementara pengalaman politik yang luas mungkin menjadi aset dalam kepemimpinan, penting juga untuk memastikan bahwa pemerintahan mencerminkan keragaman dan kepentingan seluruh masyarakat.

Keputusan semacam ini juga harus dipertimbangkan dari sudut pandang implikasi jangka panjangnya terhadap politik dan pemerintahan. Apakah memungkinkan calon presiden atau wakil presiden yang lebih muda akan menghasilkan dampak positif atau negatif dalam hal stabilitas politik, kualitas kepemimpinan, dan keberlanjutan demokrasi?

Memungkinkan calon presiden atau wakil presiden yang lebih muda juga dapat dianggap sebagai langkah untuk mendorong partisipasi politik dari generasi muda. Ini bisa dianggap sebagai respons terhadap tuntutan akan representasi yang lebih inklusif dan dinamis dalam proses politik.

Keputusan ini juga menyoroti perlunya mempertimbangkan reformasi lebih lanjut dalam sistem pemilihan dan kualifikasi calon. Apakah usia adalah satu-satunya faktor yang relevan dalam menilai kelayakan seseorang untuk memimpin sebuah negara?

Sementara keputusan MK tersebut dapat memicu kontroversi, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk konsistensi konstitusi, keseimbangan antara pengalaman dan representasi, serta implikasi jangka panjangnya terhadap politik dan partisipasi politik generasi muda.

Ada beberapa implikasi yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut:

1.    Tantangan bagi Partai Politik: Keputusan ini mungkin menjadi tantangan bagi partai politik dalam menentukan strategi pencalonan mereka. Mereka perlu mempertimbangkan secara cermat profil calon mereka, termasuk pengalaman dan usia, untuk memastikan bahwa mereka memiliki kandidat yang memenuhi syarat dan dapat diterima oleh pemilih.

2.    Pendidikan Politik dan Persiapan Kepemimpinan: Dengan memungkinkan calon yang lebih muda untuk mencalonkan diri, ini juga menekankan pentingnya pendidikan politik dan persiapan kepemimpinan bagi generasi muda. Pendidikan politik yang baik dan peluang untuk berpartisipasi dalam proses politik akan menjadi faktor penting dalam mempersiapkan generasi muda untuk mengambil peran kepemimpinan di masa depan.

3.    Reaksi Publik dan Legitimitas Politik: Keputusan MK ini juga mungkin memicu reaksi yang beragam dari publik. Ada yang mungkin mendukung keputusan tersebut sebagai langkah menuju representasi yang lebih inklusif, sementara yang lain mungkin mengkritiknya sebagai langkah yang tidak memadai untuk menjamin kualitas kepemimpinan. Penting bagi lembaga negara untuk mempertahankan dan memperkuat legitimasinya di mata publik melalui transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap aspirasi masyarakat.

4.    Peran Pendidikan Politik dan Media Massa: Pendidikan politik dan media massa memegang peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat tentang keputusan politik seperti ini. Mereka harus berperan sebagai penyampai informasi yang objektif dan berimbang, serta memfasilitasi diskusi yang mendalam dan bermakna tentang implikasi keputusan tersebut bagi masyarakat.

5.    Evaluasi Terhadap Sistem Pemilihan: Keputusan ini juga dapat memicu evaluasi lebih lanjut terhadap sistem pemilihan dan persyaratan calon di masa depan. Apakah ada perluasan lain yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahwa proses pemilihan mencerminkan aspirasi dan kepentingan seluruh masyarakat?

Dengan demikian, keputusan Mahkamah Konstitusi ini tidak hanya mempengaruhi proses pemilihan presiden dan wakil presiden, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap politik, partisipasi publik, dan persiapan kepemimpinan di masa depan.

Perlu adanya evaluasi terus-menerus dan dialog yang konstruktif untuk memastikan bahwa keputusan tersebut memberikan kontribusi positif bagi demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.

*Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Ilmi Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta